EKONOMI

Werang: Pajak Ditetapkan Bukan untuk Bebani Masyarakat. Ini Aturannya..

Aloysius Werang

BETUN, Kilastimor.com-Pengusaha Warung makan di Wemasa, Desa Litamali Kecamatan Kobalima, Malaka, mengeluhkan pajak rumah makan yang dibebankan kepada mereka. Pasalnya, ada kenaikan atau perubahan nilai pajak setiap bulan.

Jimi pemilik warung menjelaskan dirinya tidak keberatan untuk membayar pajak karena itu adalah kewajiban.
Akan tetapi yang disayangkan setiap bulan dinaikan nilai pajak oleh petugas.
Pembayararan pajak pada 2017 lalu stabil setiap bulan. Namun pada 2018 terkadang naik dan berbeda-beda nilainya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang yang dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, Selasa (31/07/18) menjelaskan pihaknya siap merespon keberatan masyarakat wajib pajak. Pasalnya masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi soal kepastian jumlah pembayaran pajak.

“Mengenai keberatan masyarakat ini, dalam waktu dekat kami akan lakukan uji petik untuk memastikan kebenaran datanya seperti apa,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada dua sistem pajak yang diterapkan yakni, self assessment system dan official assessment system.
Self assessment system yakni wajib pajak akan dihitung seberapa besar pendapatanya setiap bulan dan akan dihitung 10 persen dari penghasilan. Tentunya tidak akan sama pembayaran pajak oleh wajib pajak di setiap bulanya, karena tergantung penghasilan.
Sistem Self-assessment ini berlaku pada pajak hotel, restoran, rumah makan dan pajak reklame.

Sistem Self assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga :   Januari 2017, Ada 11 Bencana yang Terjadi di Kota Kupang

Lanjut Aloy Werang, sistem kedua yakni Official Assessment System. Sistem pajak ini ditetapkan untuk satu tahun.
Kemudian jika ada perubahan atau perkembangan baru, akan dikaji dan ditetapkan kembali.

“Sistem yang kedua ini, biasanya terjadi pada PBB dan pajak reklame,” ungkapnya.

Sistem pemungutan pajak ini, memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang setiap wajib pajak.

Pada kesempatan itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak .

Pemerintah ungkapnya, tidak berniat membebani masyarakat dengan pajak. Karena pajak yang ditetapkan tidak dalam konteks menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani masyarakat. Tetapi pajak adalah suatu kewajiban dari semua untuk berkontribusi membangun daerah. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top