RAGAM

DPRD Malaka: Bagian Ekonomi dan Pol PP Harus Awasi Pembelian BBM

Doddy Tei Seran

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka melalui dinas teknis harus segera melakukan penertiban terhadap pembelian BBM secara ilegal yang menggunakan jerigen di SPBU dan APMS. Pasalnya, hal itu sangat merugikan rakyat.

Pemerintah melalui bagian Ekonomi Setda Malaka perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar setiap pembelian BBM harus sesuai aturan. Selain itu Bagian Ekonomi perlu membangun kerja sama dengan pihak kepolisian agar menindak tegas para penimbun BBM yang bekerja secara ilegal.

Selain itu Satpol PP juga harus responsif melakukan pengawasan di SPBU agar tidak terjadi pembelian BBM secara ilegal. Demikian penegasan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Petrus Tei Seran kepada wartawan di Betun, Selasa (28/8/2019)

Dikatakan, belakangan ini ada keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di SPBU dan APMS di Kota Betun, karena didominasi pembelian yang menggunakan jerigen.

“Aktifitas di SPBU harus dikontrol pemerintah agar pelayanan BBM bagi masyatakat sesuai peruntukannya,” pinta dia.

BBM itu urai dia, bersubsidi karena itu pemerintah harus dikontrol agar benar-bermanfaat bagi rakyat.
“Dalam konteks pembelian BBM seperti yang dikeluhkan masyarakat, Bagian Ekonomi Setda Malaka perlu melakukan koordinasi dan pantauan karena sudah ada peraturan Bupati yang mengatur tentang hal itu,” tambahnya.

Kalau pembeli BBM dengan jerigen tanpa dilengkapi dokumen pendukung, maka tidak boleh dilayani petugas nosel di SPBU. Tentunya hal ini perlu diawasi.

Baca Juga :   Anggaran COVID-19 Rp 15,877 Miliar, Ini Rincian Pergeseran Anggaran di Pemda Belu

Doddy Tei Seran melanjutkan, untuk menjaga ketertiban di SPBU dan APMS, Satpol PP Kabupaten Malaka perlu ditugaskan melakukan pengawasan di lapangan, demi meminimalisir terjadi penyimpangan Pembelian BBM. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top