RAGAM

BP MPR Gelar Seminar Nasional di Unwira Kupang

KUPANG, Kilastimor.com-Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, menggelar seminar nasional bekerjasama dengan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Rabu (28/11/2018) di Aston Hotel Kupang.

Hadir dalam kesempatan ini, Rektor Unika Widya Mandira Kupang, P. Dr. Philipus Tule SVD, Asisten III Setda NTT, Drs. Stefanus Ratu Uju, MT, para dosen dan pimpinan Forkopimda NTT.

Rektor Unika Widya Mandira Kupang, Pater Philipus Tule SVD, dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu penataan kewenangan MPR-RI dilatari dengan berbagai hal diantara dua hal berikut, pertama, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa kedudukan MPR dalam negara merupakan lembaga tertinggi dengan demikian presiden dan lembaga-lembaga lainnya akan menjadi lembaga dibawanya. Konsekuensi logisnya bahwa presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR.

Kedua kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 lembaga MPR sebagai lembaga tinggi negara, dalam alam demokrasi penataan kewenangan MPR terkait kedudukan dan tugasnya membuat ketetapan termasuk ketetapan MPR tafsir konstitusi dan sidang tahunan MPR itu adalah konsekuensi MPR sebagai lembag tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lain sebagai perwujudan pasal 2 UUD 1945. Yaitu kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat melalui UUD 1945.

Maka diskusi penataan kewenangan MPR ini sangatlah tepat dan bijak jikalau semuanya membawa hal yang produktif dan efektif jika untuk memperkuat MPR sebagai moral force dan lembaga ini sungguh-sungguh efektif dalam proses pemilihan yang holistik dan utuh.

Baca Juga :   Kadis Pertanian Sumbang Buku Karyanya di Rumah Baca Anak Bangsa Malaka

Menurutnya Pater Philipus bahwa lembaga MPR mampu bekerja dalam bidang mereka karena mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Maka kewenangan mereka harus diperkuat.

Sementara Gubernur NTT yang diwakili oleh Asistwn III Sekda NTT, Stefanus Ratu Uju menyampaikan, MPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. MPR memiliki tugas yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2018 dengan tugasnya mengkaji UUD. Maka harapannya MPR harus diperkuat untuk bekerja lebih baik.

Langkah strategis MPR dalam mengkaji aspirasi masyarakat dan daerah terkait penataan sistem, maka telah dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR sejak masa tahun 2014 dan telah menghasilkan beberapa rumusan dan pokok pengkajian yang konperehensif, dalam hal ini pengkajian mengenai penataan kelembagaan negara dalam ketatanegaraan.

Dalam hal penataan kewenangan MPR maka masih banyak pertanyaan, maka perlu untuk mencari solusi dan masukan dari akademisi, agar lembaga ini bisa bekerja sesuai dengan tugasnya dan tidak menimbulkan tafsir dalam menetapkan ketetapan-ketetapannya.

Sementara pimpinan Badan Pengkajian (MPR) yang diwakili oleh, Andreas Hugo parera menyampaikan ucapan terima kasih kepada Unika Widia Mandira Kupang yang sudah mau menerima badan pengkajian MPR RI untuk melakukan seminar nasional. Juga kepada para pemateri yang sudah dengan kerelaannya untuk memberikan masukan dan kritikan kepada lembaga MPR.
Andreas mengakau, kewenangan MPR setelah amandemen UUD berkurang.

Baca Juga :   Kasus DBD di Belu Pada Kondisi Endemis Tinggi. "Warga Diminta Waspada dan Jaga Kebersihan Lingkungan"

Para pemateri yang hadir antara lain,
Dr. Yohanes G. Tuba Helan,SH,M.Hum (Undana), Dr. Thresia,SH, M.Hum (Unika) dan Dr. Yohanes Stefanus Kotan,SH, M.Hum (Undana). Diskusi ini dipandu oleh Roni Talan, SH, M.Hum. (sani asa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top