RAGAM

Buyanaya: Ada Kekosongan Hukum Soal Wewenang MPR dan MK

Pose bersama BP MPR dengan dosen Undana.

KUPANG, Kilastimor.com-Badan Pengkajian (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggelar Focus Group Disccussion bersama civitas akademika Fakultas Hukum Undana, Rabu (28/11/2018) di Hotel Aston Kupang.

Pemateri yang hadir dalam kesempatan itu, Dr. Yohanes G. Tuba Helan,SH, M.Hum, Dr. Yohanes Stefan Kotan, SH, M. Hum, Dr. Yohanes Saryono,SH. M.Hum, Dr. Hironimus Buyanaya, SH, M.Hum dan Ebu Kosmas, SH, M.Hum.

Dalam pemaparan materi itu para pemateri berbicara mengenai bagaimana memperkuat lembaga MPR RI dan cara untuk bisa menghasilkan kembali produk ketetapan MPR.

Dr. Jhon Tuba Helan dalam pemaparan materinya menyampaikan MPR sebelum amandemen UUD, MPR diberi status sebagai lembaga tertinggi negara dan diberi wewenang untuk menetapkan ketetapan MPR baik yang bersifat mengatur maupun yang bersifat mengurus. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, pada tahun 1999-2002 mengalami perubahan yang cukup besar dalam hal status dan kewenangan MPR karena MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi tetapi sebagai lembaga negara yang statusnya sama dengan lembaga negara yang lain. Hal ini karena didalam negara demokrasi tidak ada lembaga negara yang tertinggi.

Di dalam pasal 1 aturan tambahan UUD 1945 sebagai konsekuensi dari perubahan status dan kewenangan dari MPR, maka pasal 1 aturan tambahan itu memberikan tugas kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap hasil kerja dari MPR dari periode sebelumnya baik dalam Ketetapan MPR yang berlaku sejak tahun 1960-2002. Hasil peninjauan itu dituangkan dalam Tap MPR No. 1 tahun 2003, dan ada 139 ketetapan MPRS dan ketetapan MPR.

Baca Juga :   Werang: Opini WDP Diterima Pemda Malaka Berkat Kerja Sama OPD

Pakar hukum tata negara ini juga menyampaikan bahwa Undang-Undang no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan maka kalau dilihat jenisnya bahwa Tap MPR itu sudah tidak ada lagi.

Menurut Tuba Helan, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ini sangat tepat karena melalui reformasi, status dan kewenangan MPR sudah tidak dibentuk lagi.

Sementara Dr. Hironimus Buyanaya,SH, M. Hum dalam pemaparannya menyebutkan, ada dua persoalan mendasar yang pertama eksistensi Tap MPR yang masih berlaku menurut UU No. 1 tahun 2003 dan UU No. 12 tahun 2011. Konsesukuesinya, Tap MPR itu menjadi batu kunci untuk menguji Undang-Undang dibawah Tap MPR.
Maka yang menjadi pertanyaan siapa yang berhak menguji peraturan dibawah ketetapan MPR, karena wewenang Mahkamah Konstitusi terbatas.

Menurutnya cara yang tetap adalah konsititusional question sebagai perluasan materi kewenangan materi Mahkama Konstitusi. Kekosongan hukum adalah hal yang tidak diinginkan, maka harus melakukan uji materiil.

Sementara Wakil Ketua BP MPR RI, Prof. Dr. Hendrawan mengucapkan banyak terima kasih kepada para akademisi yang sudah meluangkan waktunya untuk membuka wawasan dari badan pengkajian MPR-RI. Dia berharap dengan FGD ini kedepan penataan peratuan perundang-undangan bangsa ini lebih baik. (sani asa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top