RAGAM

Inspektorat Malaka Terapkan Layanan Advisory Service

Remigius Leki

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terus meningkatkan pengawasan. Salah satunya dengan Peningkatan Peran APIP Dalam Rangka Mewujudkan Good and Clean Governance dengan menerapkan Layanan Klinik Konsultasi Pengawasan (advisory service) sebagai upaya preventif dan early warning system demi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dimaksudkan untuk memberi pemahaman atas risiko-risiko yang timbul dalam penyelengaraan pemerintahan dan langkah-langkah konstruktif yang dibangun, !sebagai upaya pengendalian atas program atau kegiatan demi peningkatan layanan publik.

Inspektur Ispektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki di Betun, Minggu (11/11/2018) menjelaskan, langkah inovatif ini dilakukan untuk menjawa tuntutan perubahan paradigma peran APIP dari watch dog serta menjadi consulting dan bahkan katalis.

Dikatakan, langkah inovatif ini lebih mengedepankan prinsip early warning system atau pencegahan sebagai sebuah metode baru dalam sistem pengawasan. Selama ini sistem pengawasan watch dog yang dilakukan oleh APIP bersifat post audit.

Remi menjelaskan, kelemahan sistem watch dog adalah kurangnya pengawasan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan lebih berorientasi pada hasil pekerjaan dan bukan proses pekerjaan.
Menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan upaya khusus sebagai langkah inovatif yang diyakini dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pada setiap tahapan.

“Inovasi yang dimaksud adalah membentuk suatu wadah konsultasi yang dapat melayani problematika yang dihadapi oleh setiap entitas pengelola keuangan terkait pengelolaan keuangan dan aset, aparatur dan pemerintahan dan tindaklanjut hasil pengawasan,” katanya.

Baca Juga :   Enam Unit Sepeda Motor Dibakar Satgas Pamtas RI-RDTL

Hasil yang diharapkan paparnya, dari implementasi inovasi ini dalam jangka panjang yaitu terwujudnya grand design Pemerintah Kabupaten Malaka menuju Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top