HEADLINE

Masyarakat Pencari Keadilan Boleh Lapor ke KY

Pose bersama pihak KY dengan Wagub NTT dan Wawali Kupang.

KUPANG, Kilastimor.com-Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengangkat hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 24 B.

Komisi Yudisial lahir dari gerakan reformasi yang mengamanatkan adanya supremasi hukum dan check and balance dalam kekuasaan kehakiman. Seiring berjalannya waktu, eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang pergantian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial semakin menunjukan kiprahnya.

Secara subtansial UU Nomor 18 tahun 2011 memberikan penguatan kelembagaan dan wewenang serta tugas tambahan bagi komisi yudisial untuk membentuk penghubung di daerah.

Demikia disampaikan oleh Plt Penghubung Komisi Yudisial NTT, Hendrikus Ara,S.H. M.H dalam laporannya.

Sejak tahun 2013, Indonesia telah membentuk 13 cabang salah satunya di Nusa tenggara Timur. NTT dipandang perlu membentuk Komisi Yudisial karena problematika hukum dan keadilannya.
Komisi Yudisial juga memiliki peran untuk menerima laporan masyarakat dan mengawasi perilaku hakim dalam persidangan serta melakukan sosialisasi, ungkap,Hendrik.

Sementara Ketua Komisi Yudisial RI, Dr. Jaja Amad Jayus, SH. MH. mengucapkan terima kasih kepada komisi yudisial penghubung NTT yang sudah menerima kedatang dirinya di NTT dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi NTT yang sudah memberikan hak pinjam pakai gedung kepada Komisi Yudisial Penghubung NTT.

Komisi Yudisial juga saat ini sedang memperjuangkan kesejateraan hakim Ad hoac dan beberapa waktu lalu kita sudah bertemu wakil presiden dan kita berjuang untuk bertemu dengan Menteri Keuangan agar kita memenuhi permintaan hakim ad Hock.

Komisi Yudisial juga hadir untuk merangkum semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat boleh melaporkan kepada komisi yudisial bagi para pencari keadilan.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi mengatakan bahwa Komisi Yudisial ini pertama kali disidangkan pada tanggal 1-9 november tahun 2001. Saat itu dirinya masih aktif sebagai anggota DPR-RI. Dan yang diperdebatkan pada saat itu adalah kata komisi dan mahkamah sehingga kita mengambil jalan tengah dan menggunakan kata komisi.

“Saya atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat NTT mengucapkan selamat datang kepada Ketua Komisi Yudisial RI dan kami menerima baik keberadaan KY di NTT. Selamat berkipra,” ungkap Wagub Josef. (sani asa)

Komentar
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top