RAGAM

Pemerintah dan DPRD Malaka Merupakan Relasi dan Mitra

Sidang DPRD Malaka.

BETUN, Kilastimor.com-Sidang III DPRD Kabupaten Malaka telah memasuki tahapan jawaban pemerintah, sebagaimana dilaksanakan pada Kamis (22/11/2018).

Asisten III Sekda Malaka, Yosef Parera mengemukakan pihaknya tidak menjawab pertanyaan anggota fraksi-fraksi dan lebih menjelaskan tentang hakekat pemandangan umum fraksi-fraksi.

Dikatakan, dalam mengelaborasi pemandangan umum fraksi yang disampaikan, pemerintah dapat memberikan beberapa catatan pemahamam dalam rangka memantapkan semangat kemitraan antara pemerintah bersama DPRD Kabupaten Malaka.

Dia mengemukakan, sudah saatnya anggota fraksi perlu mengetahui secara jelas dan secara benar ‘hakekat’ pemandangan umum dan pertanyaan fraksi-fraksi ada perbedaan yang sangat jelas.

Pemerintah menilai, apa yang disampaikan itu hanyalah berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang sudah terjadi pada tahun 2018 dan tidak fokus pada substansi permasalahan yang terjabar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2019.

“Jadi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD bukanlah pertanyaan-pertanyaan seolah-olah relasi antara eksekutif atau pemerintah daerah dan legislatif atau DPRD seperti guru dan murid. Siapa yang guru dan siapa yang murid,” ujarnya bertanya.

Padahal relasi eksekutif dan legislatif daerah relasi kemitraan. Terminologi bertanya dalam pemandangan umum fraksi menunjukkan anggota fraksi tidak paham tentang konsep pemandangan umum fraksi.

Pada dasarnya urai dia, pemandangan umum fraksi adalah hasil kajian atau analisis yang dilakukan oleh fraksi terhadap rancangan APBD tahun angaran 2019 yaitu kajian terhadap terhadap permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang termuat dalam program dan kegiatan SKPD dan dijabarkan dalam APBD TA 2019.

Baca Juga :   DPRD Belu Telusuri Teko "Siluman"

“Jika anggota Fraksi hanya berputar-putar untuk bertanya maka pemerintah menganggap bahwa anggota fraksi selama ini tidak memahami tupoksi, padahal sudah banyak anggaran yang dikeluarkan bagi anggota fraksi untuk melakukan bimtek, kaji banding, studi banding dan konsultasi dan tidak membedakan pemandangan umum fraksi dan pertanyaan fraksi,” paparnya.

Karena itu lanjutnya, harusnya kemitraan tetap dijaga dan fokus pada RAPBD 2019 Kabupaten Malaka.

“Jika pemahaman seperti itu terus dipertahankan maka uang rakyat itu akan digunakan secara sewenang-wenang dan pada waktunya rakyat akan meminta pertanggungjawaban kepada anggota DPRD karena penggunaan anggaran yang sewenang-wenang dan tidak tepat (onjuist) adalah perbuatan yang tercela dan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top