RAGAM

Semua Pihak Diminta Cegah TPPO

Rakor pemberantasan perdagangan orang.

KUPANG, Kilastimor.com-Tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dan sudah mengglobal karena melibatkan negara dengan negara bahkan menjadi kejahatan yang terorganisir.
Hal ini sudah selayaknya menjadi pusat perhatian semua pihak demi mencegah terjadi perdagangan orang agar tidak menjadi ancaman serius bagi semua orang.

UU Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang mengamanatkan tata cara dan mekanisme terpadu bagi saksi dan korban serta Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Maka dipandang perlu diberikan pemahaman serta komitmen bersama tentang pencegahan dan penanganan korban terdangan orang serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terkategori dalam tindak pidana yang memiliki jaringan operasi yang cukup luas, dengan berbagai modus yang beragam setiap kali beroperasi dengan demikian maka sangat tepat disebut tindak pidana perdagangan orang yang juga byata-nyata sudah meresahkan pada umumnya bahkan pemerintah.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang cendrung membaca situasi dan kondisi masyarakat misalnya dari segi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah atau yang tidak bersekolah yang menurutnya menjadi titik lemah sehingga memudahkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang memencarkan aksinya tehap demi tahap.

Hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial yang berindikasi dan tak dapat dipungkiri bagi kaum perempuan dan anak untuk ekploitasi demi pemenuhan kebutuham hidup mereka.

Baca Juga :   Inter Sedang Lebih Dominan dari Milan

Sementara Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man dalam sambutannya, mengucapkan terimah kasih kepada kedua pemateri yakni anggota DPD RI, Ir. Abraham Paulyanto dan kanit tindak pidana tertentu Polres Kota Kupang, Yudha Fernando,ST, RK.

Herman menyampaikan bahwa lurah adalah ujung tombak dalam kemajuan suatu pemerintahan hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita bisa bertemu dengan semua lurah di Kota Kupang.

Menurut Herman, output dalam rakor kali ini ada beberapa hal penting yaitu, muncul sebuah kekuatan baru yang disebut dengan sinergitas yang memberikan satu kekuatan baru yaitu bagaimana kita satukan kekuatan mulai dari pemerintah daerah sampai pada lurah ini merupakan kekuatan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Yang kedua harus membentuk tim pengawasan atau mengamati, saat ini sudah ada Comunity Watch yang dalam bahasa dawan Penemakiso. “Saya minta agar dibentuk sampai pada tingkat kelurahan karena saat saat ini korban dari kota kupang menurut data dari BP3TI ada 537 orang,” katanya.

Menurut Herman Kota Kupang adalah kota transit bagi parah TKI/TKW sehingga dimata indonesia bahkan luar negri kota kupang adalah kota yang mentransfer TKI/TKW terbanyak, maka salah satu caranya harus memberantas ini.

Herman menjelaskan, penyebab utama orang keluar negri karena miskin dan banyaknya penganguran dan penghasilan rendah akibatnya orang harus memilih untuk keluar negri. Lebih parah lagi bahwa perekrutan TKI ilegal dengan janji yang melebih hebat lebih dari odol gigi yang putih yang lebih putih.

Baca Juga :   Tim Mulai Kaji Penataan Birokrasi di Lingkup Pemkab Malaka

Herman mengatakan harus ada upaya dari pemerintah sehingga salah satu upayanya adalah membentuk Comunity Watch dan terus mengawasi inilah yang harus kita lakukan demi memberantas kasus perdagangan orang.

Diakir sambutan Herman menegaskan bahwa tenpat lokalisasi akan kita tutup secara resmi karena perdagangan orang terbesar ada disana.
Herman menegaskan kepada semua Lurah agar per 1 Januari, ketika melihat orang baru yang masuk didaerah, harus di data. (sani asa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top