HUKUM & KRIMINAL

Koruptor Harus Membayar Kerugian Negara

Diseminasi publik di FH Undana.

KUPANG, Kilastimor.com-Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bekerjasama dengan Komisi Pemberantas Korupsi menggelar diseminasi publik hasil kajian dan pemanfaatan perekaman persidangan Tipikor tahun 2017, Jumat (30/11/2018) di aula Vicon Fakulta Hukum Undana.

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yohanis Yorhan Name,SH, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK yang sudah mempercayakan FH Undana untuk melakukan perekaman di Tipikor Kupang.

Antonius Darius Kian, SH, M.Hum dalam materinya menyampaikan bahwa posisi kasus Lewi Tandura,SE selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) didakwa melakukan tipikor dalam proyek pekerjaan tambak garam di Sabu Raijua, Provinsi NTT tahun 2015 dan tahun 2016. Pengerjaan tambak itu seluas 140 HA.

Dalam kasus ini, Lewi bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari,ST. Sebagai PPK yang diadili dalam kasus yang berbeda.

Tuntutan pidana yang dijatukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua No. Reg. Perk. PDS.02/S.R/05/2017. Dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UUPTPK jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa tahanan denda sebesar 400.000.000 subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 4.261.081.548 SubsidIr pidana penjara selama 9 tahun.

Dalam kasus ini juga majelis hakim telah memutuskan 6 tahun penjara dan denda 400.000.000, dikurangi masa tahanan.

Darius menambahkan dalam kasus ini bukan saja menggunakan analisis dari perspektif dari hukum pidana dan hukum administrasi saja, akan tetapi dilihat dari perspektif sosial, ekonomi masyarakat juga.

Baca Juga :   Legenda Malaka FC Menang Kontra Belu FC. Kakuluk Mesak Juara Bupati Belu Cup

Secara sosial ekonomi, korupsi termasuk korupsi proyek tambang garam di kabupaten Sabu Raijua ini menjadi dimensi daya rusak secara sosial yang patut diperhitungkan dalam semua dimensi pemberantasan korupsi. Karena terjadi misolokasi sumber daya. Misolokasi dalam analisis sosial adalah implikasi biaya sosial yang ditanggung masyarakat dari suatu praktek korupsi.

Darius menjelaskan, putusan pengadilan terhadap kasus tambak garam di Sabu Raijua ini hanya pada kerugian negara dari pekerjaan proyek yang tidak terselesaikan, mulai dari pengadaan barang sampai pada tidak terpasang sejumlah item proyek, sedangkan masa kontrak sudah selesai.

Sedangkan sebab utamanya mulai dari pembebasan tanah sampai pada ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang tidak sebanding. Namun hal ini tidak diperhatikan sama sekali.
Dosen FH Undana ini menyampaikan bahwa perolehan kewenangan itu dari 3 hal yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

Pembangunan fisik tambak garam pada tahun 2015 sebesar 100 HA merugikan negara Rp 18.246.651.811, sedangkan pada tahun 2016 mengelola 40 HA merugikan negara sebesar Rp 16.696.128.447 maka total kerugian negara selama 2 tahun mencapai Rp 34. 942. 780.258.
Secara implisit besarnya angka ini akan sangat memadai mengatasi banyak persoalan dan memenuhi kebutuhan publik.

Sementara, Dr. Pius Bere SH. M.Hum menyampaikan bahwa Undang-Undang Tipikor harus dirumuskan bahwa koruptor harus membayar kerugian negara dan harus disita. Karena selama ini biasanya tidak menyita hasil korupsi. Korupsinya besar sedangkan pidananya tidak maksimal maka negara terus merugi. (sani asa)

Baca Juga :   Sensus Ekonomi, Warga Diminta Memberikan Informasi yang Benar
Loading...
To Top