BETUN, Kilastimor.com-Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat dilingkup Pemkab Malaka meminta supaya pemberitaan media massa baik cetak dan online harus berimbang dan tuntas, sehingga tidak merugikan nama atau institusi yang disebut dalam pemberitaan media.
Dalam tulisan media terkait kontrol kinerja dinas sering tidak balance sehingga terkesan sepihak. Untuk itu diharapkan institusi media lebih memperhatikan kinerja wartawan yang bertugas di daerah, agar lebih memperhatikan keberimbangan dalam pemberitaan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Media Massa di Kupang, Kamis (29/11/2018).
Kadis Tanaman Pangan-Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka, Yustinus Nahak dalam rapat evaluasi itu meminta para pimpinan media massa agar lebih selektif menempatkan wartawannya di daerah, agar dalam penulisan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dan keberimbangan dalam pemberitaan sehingga tidak merugikan pihak yang namanya dicantumkan dalam pemberitaan media.
“Saya alami sendiri pemberitaan salah satu media harian yang bertugas di Atambua, yang menulis tentang proyek pengadaan kacang ijo di Distan Malaka yang menyebut instansi dan nama saya dalam pemberitaan, namun tidak mengkonfirmasi terkait apa yang ditulis.
Kejadian seperti diatas patut disayangkan karena media tidak menyajikan pemberitaan yang utuh kepada pembaca,” sebutnya.
Pada dasarnya, pihaknya senang bila media memberitakan hal itu, sebagai sarana kontrol bagi pemerintah khususnya pada dinas teknis. Namun faktor keberimbangan pemberitaan melalui konfirmasi berita perlu dilakukan sehingga apa yang diberitakan tuntas dan tidak menjadi pertanyaan pembaca.
