RAGAM

Wagub: Pertumbuhan Penduduk Harus Dikendalikan

KUPANG, Kilastimor.com-Program Keluarga Berencana merupakan kebijakan strategis untuk mengendalikan jumlah penduduk. Program KB telah menurunkan tingkat kelahirannya (TFR) dari 5,6 1970 menjadi 2,4 secara nasional pada tahun 2017 (SDKI 2017).
Setiap perempuan selama masa reproduksinya, dan dalam jangka panjang telah mengubah komposisi dan struktur umur penduduk dan memungkinkan bangsa Indonesia mengalami bonus demografi termasuk Provinsi NTT, karena tingginya fertilitas atau TFR berada pada 3,4 (SDKI 2017).

Berpijak pada kondisi kependudukan yang demikian sambil memperhatikan kebijakan pembangunan dan tekat pemerintah daerah Provinsi NTT yaitu NTT bangkit dan sejaterah, maka dalam memperingati hari AIDS sedunia 1 desember 2018 dan menyongsong Hari Ibu 22 Desember 2018 dan HUT ke-60 Provinsi NTT, Pemprov NTT bersama perwakilan BKKBN NTT menggelar seminar nasional Sabtu (16/12/2018) di Aston Hotel, dengan Thema: Pembangunan kependudukan sebagai hulu pembangunan semua sektor dalam percepatan pencapaian bonus demografi di NTT menuju NTT bangkit dan sejahtera.

Ada pun sub tema dari kegiatan tersebut yakni: HUT ke-60 NTT momentum refleksi hubungan pembangunan kependudukan dan kesejateraan masyarakat NTT.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk dan dampaknya menjadi perhatian dunia internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam peringatan hari kependudukan yang tidak terkendali yang harus menjadi perhatian dunia. Pasalnya ada tujuh masalah yang muncul. Pertama, kemiskinan dan ketidaksetaraan, perempuan dan remaja putri, orang muda, kesehatan dan hak reproduksi, kelestarian lingkungan, penduduk lansia, dan yang terakir peningkatan perkotaan.

Baca Juga :   Menkop UKM Diharapkan Bawa Perubahan Bagi Koperasi di Kota Kupang

Menurut Josef, ketuju masalah harus menjadi perhatian khusus untuk semua pihaknya.
Josef menegaskan agar pertumbuhan penduduk yang pesat ini harus dikendalikan baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya, melalui program kependudukan.

Kepala BKKBN provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MM. dalam laporannya menyampaikan bahwa penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan untuk mewujudkan kesejateraan penduduk. Tetapi jika penduduk yang besar tanpa kualitas sama dengan beban pembangunan yang menghambat peningkatan kesejateraan masyarakat.

Indonesia telah merdeka 73 tahun dan NTT akan akan merayakan HUT ke 60. Banyak hal yang telah dilaksanakan, kemajuan daerah sangat nyata dan kemajuan sektoral pun sangat besar. Tetapi kesejateraan masyarakat NTT masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Lanjut marianus; hal ini bisa lihat melalui tiga indikator yaitu pertama rerata lama sekolah penduduk NTT hanya 7,15 tahun padahal harus 12 tahun. Umur rata-rata 69 tahun sedangkan secara Nasional 72 tahun dan pengeluaran perkapita NTT Rp 7.350.000 per orang sedangkan nasional Rp 10.000.860.
Menurutnya, KB di NTT baru 41 persen berdasarkan hasil survei tahun 2017.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara-pembicara berkualitas yaitu Deputi bidang KB dan Kesehatan reproduksi, Dr. Dwi Lystiawardani,Msc,Dip. Com. Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung Pr, Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. Ascobat Gani, Ketua Koalisi Provinsi Jatim, Dr. Lutfi Agus Salim, SKM. M.Si. (sani asa)

Baca Juga :   Polsek Malaka Tengah Gelar Operasi Tertib Helm
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top