ATAMBUA, Kilastimor.com-Sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan program KB merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Hal ini menunjukan sesunggunya program KB adalah program wajib pembangunan daerah dan yang menjadi eksekutor adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator.
“Permasalahan utama kependudukan di Indonesia dan Provinsi NTT pada khususnya yaitu jumlah dan pertambahan yang besar, kualitas SDM penduduk yang rendah, persebaran penduduk yang tidak merata, pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya lokal,” Ungkap Gubernur NTT dalam sambutan yang dibacakan Bupati Belu, Wilibrodus Lay, SH.
Viktor Bungtilu Laiskodat berharap agar Bupati/walikota, dinas dan instansi terkait serta LSM dan mitra kerja agar kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing sektor, diarakan ke kampung KB sebagai lokus kegiatan kita bersama, misalnya desa model yang akan dikembangkan oleh tim penggerak PKK NTT.
“Saya berharap kepada semua camat, lurah dan desa untuk berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan bonus demografi dalam semangat NTT bangkit, NTT sejahtera,” katanya.
Bupati Belu, Willybrodus Lay pada dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah karena BKKBN NTT yang sudah memilih Kabupaten Belu untuk melaksanakan Rakerda di kabupaten perbatasan ini.
Selanjutnya Willy Lay sapaan karibnya juga menyampaikan Kabupaten Belu memiliki 36 kampung KB dan ini merupakan perhatian dan dukungan terhadap program-program BKKBN.
Inspektur Utama BKKBN, Drs. Agus sukiswo, AK.MM dalam sambutannya memyampaikan ungkapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu yang sudah menerima BKKBN untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
Dirinya menyampaikan Indonesia telah mengukir sejarah dalam program KKBPK karena sudah mencapai target pada level nasional dan laporan-laporan selama ini menunjukan hal yang baik. Maka dirinya berharap agar kita tetap menjaga dan terus bekerjasama sehingga di era 4.0 ini semua tetap menjadi keluarga yang baik dan keluarga yang memiliki rencana untuk menghadapi semua tantangan-tantangan kedepan. Dia juga menghimbau kepada semua elemen untuk bekerjasama dan mendukung program-program BKKBN.
Sementara kepala perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru berharap agar semua elemen berkomitmen dan bersinergi dalam mengimplementasi program kerja/kebijakan dan strategi operasional program KKBPK tahun 2019, demi terwujudnya masyarakat NTT sejahtera. Kampung KB paparnya, harus menjadi salah satu indikator untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendapatan dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia dan sejahtera. Kegiatan ini menghadirkan para pemateri yakni, Inspektur Utama BKKBN, Drs. Agus Sukiswo, AK, MM. ketua Sinode GMIT Provinsi NTT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Dominikus Mere. Tim penggerak PKK provinsi NTT dan Kepala perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru.
Pada momentum itu, BKKBN Provinsi NTT melakukan Memorandum of Understanding (MOU) bersama dengan Ketua Sinode GMIT Provinsi NTT dan semua dinas dan instansi terkait se-Provinsi NTT. (sani asa/adv)
