RAGAM

Mau Kuru: PLKB Harus Bekerja di Lapangan

KUPANG, Kilastimor.com-Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian lainnya, maka perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar sosialisasi pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian bagi PKB/PLKB lingkup Provinsi NTT.

Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. Selain itu penghargaan pemberian serta pensiunan dan jaminan hari tua.

Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, saat ini pengelola tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat (BKKBN). Sedangkan pendayagunaanya tetap ada kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Proses pengembalian PKB/PLKB ini mempunyai konsekuensi terhadap pengelolaan manajemen ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang ASN.

Manajemen PNS bagi penyuluh KB yang dilaksanakan oleh BKKBN dan perwakilan BKKBN di Provinsi NTT, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Sampai saat ini masih terdapat bias persepsi dalam dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mendayagunakan PKB dalam urusan pemerintah dalam bidang pengendalian penduduk dan KB.

Baca Juga :   Padi Milik Petani Motaulun Terancam Gagal Tumbuh

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyamankan persepsi kepada para perangkat kepegawaian dinas OPD pengendali penduduk dan KB kabupaten kota dan pegawai tentang manajemen pengelolaan kepegawaian bagi PKB.

Kepala BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MPH dalam pemaparan materinya menyampaikan hal pertama yang harus dibuat adalah mendiagnosa masalah karena BKKBN sudah 40 tahun berdiri namun masalahnya belum selesai. Maka dirinya mengharapkan kepada semua PLKB untuk melakukan diagnosa masalah terlebih dahulu supaya masalah bisa diatasi. “Karena kalau kita tidak memahami masalah; maka kita bekerja akan salah arah,” katanya.

Dirinya mengharapkan kepada semua kasubag kepegawaian agar mancapai keberhasilan yang diukur dari TFR. Jika TFR, CFR serta unmeedneed juga masih tinggi, tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Marianus menegaskan kepada semua PLKB harus memilki data By Name By Andrres and By phone.

Untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di lapangan, dirinya menyampaikan sudah menempatkan satu pejabat provinsi untuk menangani 17 PLKB. Bila ada yang tidak melaksanakan tugas, maka pihaknya akan minta pejabat tersebut mempertanggunjawabkan semua.

Penduduk miskin di NTT masih sekitar 1. 100.000. orang atau 21 persen. Sedangkan
Pengeluaran perkapita NTT Rp 7. 300.000. per tahun, jika kita dibagi 12 bulan dan dibagi 30 hari, maka hanya sekitar Rp. 6.059. Kondisi ini membuat angka stunting di NTT tidak akan teratasi.

Baca Juga :   Cypri Temu: Terima Kasih Willy Lay-Ose Luan

Dirinya mengharapkan kepada semua kepala sub kepegawaian untuk memberikan pemahaman kepada semua pegawai untuk bekerja sungguh-sungguh bukan hanya mengurus mereka naik pangkat saja.

BKKBN tidak pernah membatasi kelahiran tetapi meminta kepada keluarga untuk merencanakan waktu kelahirannya. Sehingga ibu sehat, anak sehat, ayah sehat. Ibu cerdas, anak cerdas, ayah cerdas.

Dirinya meminta kepada semua PLKB untuk bekerja keras menyukseskan ptogram KB, sehingga indeks pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menempatkan NTT pada urutan ke-33 di Indonesia, bisa teratasi atau setidaknya mengurangi.

Pola kerjanya kata dia, PLKB harus tiga hari berada di lapangan, satu hari berada di polindes dan satu hari di kantor camat dan kepala desa. Pasalnya, PKB/PLKB tidak kerja di kantor tetapi di lapangan. (sani asa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top