EKONOMI

PT IDK Berinventasi Sesuai MoU dengan Pemda dan Masyarakat Malaka

Natalia Seuk Seran

BETUN, Kilastimor.com–PT. Inti Daya Kencana (IDK) dalam melakukan investasi di Malaka tidak membeli lahan masyarakat. Perusahaan bekerja sesuai aturan peta yang dikeluarkan kehutanan, diluar kawasan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru dan tidak merusak mangrove.

Kepala Cabang PT IDK Malaka, Natalia Seuk Seran menjawab para pastor di lokasi tambak garam Weseben, Weoe, Selasa (28/5/2019) menjelaskan, perusahaan bekerja sesuai peta yang diserahkan pihak kehutanan dan perusahaan benar-benar mematuhi hal itu.

Informasi yang beredar di masyarakat bahwa PT IDK membeli lahan rakyat untuk investasi garam ini tidak benar dan sangat menyesatkan.

“Untuk proses pembebasan lahan dilakukan melalui proses sosialisasi bagi masyarakat tanpa unsur paksaan,” bilangnya.

Bagi pemilik lahan yang keberatan ungkapnya, pihaknya tidak memaksanya. Bagi pemilik lahan yang setuju diberikan kompensasi penyerahan lahan dengan uang sirih pinang Rp 3 juta per hektare, bagi lahan produktif atau eks tambak. Bagi lahan yang belum diolah diberi uang sirih pinang sebesar Rp 1 juta per hektare.

“Harus kami tegaskan bahwa uang sirih pinang itu bukan untuk pembelian lahan seperti yang diberitakan. Tetapi itu untuk perkenalan dari perusahaan sekaligus untuk memastikan bahwa lahan itu memang ada pemiliknya dan tidak bermasalah. Jadi informasi yang beredar bahwa perusahaan beli tanah masyarakat itu sangat tidak benar dan menyesatkan banyak orang,” tegasnya.

Terkait model investasi, Natalia menjelaskan akan bekerja sesuai MoU dengan Pemerintah sesuai skema kerja sama yang disepakati bersama.
“Dari hasil produksi garam yang ada kita akan terapkan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan dan pemerintah serta orang tua adat atay lembaga keagamaan sesuai kesepakatan kerja sama yang akan dibangun,” jelas dia.

Sesuai arahan pemerintah, investasi garam industri di Kabupaten Malaka adalah usaha bersama dengan sistem pembagian hasil yang disepakati bersama melalui MoU.
Dalam usaha bersama itu, rakyat dan pemerintah itu sebagai pemilik lahan dan perusahaan menyediakan teknologi dan modal kerja.
“Skema kerja sama yang dibuat hitam diatas putih yang mendapatkan persetujuan pemerintah dengan pertimbangan skema bagi hasil yang disepakati bersama, sehingga usaha yang dibangun langgeng dan berkelanjutan.

Terkait aktififas PT. IDK di lapangan, Natalia menjelaskan bahwa perusahaan ini hadir di Malaka sejak tahun 2015.

“Saat ini perusahaan lagi mengerjakan pilot project di Desa Rabasa, Kecamatan Malaka Barat seluas 32 ha dan saat ini masih berproduksi dan persiapan panen.

“Sementara di Desa Weseben dan desa Weoe -Kecamatan Wewiku Perusahaan lagi mengerjakan lahan seluas 300 ha dalam proses land clearing dengan menggunakan 32 unit alat berat dan mempekerjakan anak-anak Malaka,” imbuhnya.

Menyoal perekrutan tenaga kerja, Natalia menjelaskan lebih memprioritaskan pada tenaga kerja di Desa Weseben dan Weoe dengan gaji sesuai UMP Prov NTT belum termasuk lembur. (edy sumantri)

Komentar
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top