BETUN, Kilastimor.com–Pemerintah Kabupaten Malaka masih mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai LHP tahun anggaran 2018 oleh BPK. Tahun 2020, Pemda Malaka menargetkan WTP.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran usai menerima LHP dari BPK di Kupang, Senin (27/5/2019) mengatakan, ada dua masalah yang harus mendapatkan perhatian sesuai hasil pemeriksaan BPK yakni masalah aset dan dana Bos.
Dikatakannya, Salah satu kesulitan yang dihadapi menyangkut masalah aset karena Malaka termasuk daerah pemekaran.
“Persoalan aset sering menjadi kendala di daerah pemekaran dan masalah ini terjadi bagi seluruh daerah di Indonesia,” terang dia, sembari menambahkan, pihaknya sudah minta bantuan BPKP agar memediasi supaya aset-aset dapat dibenahi dengan baik.
Akun lainnya menurut catatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Dana BOS. Seorang guru diajari managemen waktu dan ini perlu mendapatkan perhatian serta penataan.
