RAGAM

Sekda Malaka: Tudingan ARAKSI Hoax

Donatus Bere

BETUN, Kilastimor.com-Pemda Malaka angkat bicara dengan sejumlah informasi yang beredar terkait dengan tudingan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), Alfred Baun soal dugaan korupsi di Malaka. Pemda Malaka melalui Sekda Malaka, Donatus Bere mengklarifikasi beberapa tudingan itu dalam siaran pers yang diterima media ini, Senin (10/6/2019.

Dia menyebutkan, pertama, tudingan pemanfaatan dana APBD Kabupaten Malaka dalam masa kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran terkait kurang lebih sebesar Rp 50 miliar yang disalurkan ke Yayasan Pengelola STISIP Fajar Timur, sebagaimana dituduhkan Ketua ARAKSI kepada Pemerintah Kabupaten Malaka sangat tendesius dan tidak didukung dengan bukti yang kuat.
Bahwa alokasi anggaran untuk membiayai pendidikan aparatur dan masyarakat Kabupaten Malaka dilakukan berdasarkan visi, misi dan program prioritas daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2016–2021.

Disebutkan, untuk mengimplementasikan Program Prioritas tersebut maka Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bersama jajarannya dan DPRD Kabupaten Malaka telah mengalokasikan dana sekira Rp 9.006.000.000 untuk mendukung biaya pendidikan D-3, S-1 dan S-2 kepada anak-anak Malaka sekira 201 orang mahasiswa, yang mengenyam pendidikan tinggi di beberapa perguruan tinggi seperti Undana Kupang, Unika Kupang, Muhamadiyah Kupang, Universitas Tribuana Tungga Dewi Malang, ITN Malang, Mercu Buana Malang, Universitas Kristen Salatiga, Universitas Dr. Soetomo, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kupang, Institut Ilmu Pemerintahan Cilandak, IPDN Jatinangor, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Udayana Denpasar dan STISIP Fajar Timur.

Baca Juga :   Baru Enam Partai yang Serahkan Berkas ke KPU Malaka

“Dana tersebut dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian kami tegaskan bahwa berita terkait uang sebesar Rp 50 Miliar yang disalurkan ke Yayasan Pengelola STISIP Fajar Timur adalah tidak benar alias bohong/hoax,” tegas mantan Penjabat Bupati Malaka itu.

Kedua, terkait tuduhan tentang pemanfaatan dana APBD kurang lebih sebanyak Rp 5 miliar untuk renovasi rumah kediaman orang tua yang dimanfaatkan sebagai rumah jabatan (Rujab) selama ini, dengan ini dijelaskan berita tersebut tidak benar alias bohong/hoax. Informasi yang benar adalah bahwa rumah orang tua yang dijadikan kediaman Bupati Malaka tersebut sudah direnovasi dengan biaya dari keluarga sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 16 Februari 2016.

Ketiga, terkait dugaan kasus lain sebagaimana yang dituduhkan ARAKSI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, dengan ini dijelaskan bahwa berita yang disampaikan tersebut sangat tendensius dan bohong, yang pada prinsipnya hanya menuduh dan menurunkan kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
“Pemerintah Kabupaten Malaka siap bertanggungjawab secara hukum terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan, dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Pemerintah Kabupaten Malaka akan melakukan tindakan hukum kepada pihak siapapun yang menyebarkan Berita Bohong (Hoax) dan fitnah terhadap wibawa. (edy sumantri)

Loading...
To Top