RAGAM

SPIP Harus Berjalan di Lingkup BKKBN NTT

KUPANG, Kilastimor.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT menggelar kegiatan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jumat (14/6/2019) di aula BKKBN Provinsi NTT.

Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru,SE, MPH dalam sambutannya mengutarakan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta pedoman penyelengaran SPIP Nomor 13 Tahun 2018 di lingkungan BKKBN adalah proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, melalui sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien dan efektif, penyajian pelaporan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara serta mendorong ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

SPM, papar marianus merupakan pengendalian manajemen yang dilakukan secara berjenjang oleh atasan kepada bawahan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu SPM dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah SPIP harus diterapkan secara terintegritas dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintahan.

Marianus menegaskan, untuk mewujudkan SPIP maka kita perlu di perhatikan kelima unsur SPIP yakni Lingkungan pengendaliaan, penilaian resiko, Kegiaran pengendaliaan, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Kelima hal ini merupakan ujung tombak untuk mewujudkan SPIP.

Baca Juga :   Komisi IX DPR RI Kunjungi Belu Tinjau Fasilitas Kesehatan

Pembangunan SPIP secara berkelanjutan dan berkesinambungan pada akirnya ditujukan untuk menciptakan, pelaporan keuangan negara yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondisif untuk mencega korupsi (clean government), yang pada akirnya menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi.

SPIP sangat diperlukan untuk dapat memastikan program atau rencana kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

Marianus menegaskan semua jajaran harus memastikan SPIP dapat berjalan dengan baik dilingkungan perwakilan BKKBN Provinsi NTT, serta dapat menyusun dan menetapkan nilai resiko yang paling tepat.

“Kita ketahui bersama bahwa BKKBN pada tahun 2017 bahkan 2018 mendapatkan kado istimewa yang telah dinantikan yakni, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara penuh atas laporan keuangan 2018. Namun apakah akan berlanjut pada tahun 2019? Untuk bisa mendapatkan WTP lagi maka perlu memperhatikan bebrapa unsur diantaranya penerapan SPIP, pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integrasi wilaya bebas korupsi (ZIWBK) perlu tingkatkan di instasi ini. (sani asa)

Loading...
Loading...
Loading...
To Top