RAGAM

Minim Pengawasan Teknis, Potensi Pelanggaran Tata Ruang Meningkat di NTT

Workshop pengawasan teknis penataan ruang di NTT.

KUPANG, Kilastimor.com-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar workshop pengawasan teknis penataan ruang, 29-30 Juli 2019 di Hotel Aston Kupang.
Hadir dalam kegiatan itu yakni perwakilan kantor pertanahan dan dinas pekerjaan umum kabupaten/kota se-NTT. Hadir juga akademisi dan asosiasi profesi penataan ruang.

Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengemukakan, penataan ruang harus berperan sebagai panglima yang mensinergikan sekaligus mencegah munculnya persoalan dari kegiatan pembangunan.

Pengalaman memperlihatkan kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan rencana tata ruang, tidak hanya menimbulkan inefisiensi dalam pembiayaan, akan tetapi bisa juga mengakibatkan bencana. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah sepakat untuk mengupayakan terwujudnya pembangunan berbasis rencana tata ruang di NTT.

Dikemukakan, pengawasan menjadi unsur yang mutlak dilakukan, sehingga penyelenggaraan penataan ruang terutama yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berjalan secara optimal.

Polo Maing dalam kesempatan itu mengatakan, penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan rencana tata ruang.
“Pertumbuhan penduduk berserta aktivitas sosial ekonomi di Provinsi NTT telah menimbulkan konversi penggunaan lahan, bahkan persaingan penguasaan lahan yang berujung pada konflik horisontal. Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang harus dapat dijalankan secara konsisten oleh setiap pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Kepala BPN Provinsi NTT, Slamet Dwi Martono, SH. MH. mengatakan, rencana tata ruang seharusnya menjadi pedoman dalam penentuan lokasi pembangunan yang dilakukan masyarakat dan swasta. Kurangnya efektifitas penyelenggaraan panataan ruang menyebabkan dalam lingkup Provinsi NTT masih ditemukan potensi pelanggaran penataan ruang.

Baca Juga :   Inilah Rahasia Sukses Orang Yahudi yang Perlu Diadopsi

Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Pengawasan teknis bilangnya, merupakan suatu upaya sistematis menemu kenali kinerja dan faktor yang berpengaruh terhadap praktek pelanggaran seluruh aspek penataan ruang.
Aspek penataan ruang yang dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
Hasil pengawasan teknis dapat menjadi masukan penting dalam perumusan strategi dan program peningkatan kualitas penyelengagaraan penataan ruang.

Sementara Direktur Pengendalian Pemamfaatan Ruang, Ir. Wisnubroto Sarosa,CES, M.Dev. Mengungkapkan bahwa pengawasan teknis masih belum sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah. Sehingga Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang memiliki portofolio bidang penataan ruang, melakukan pengawasan pengawasan teknis untuk mendapatkan potret utuh penyelenggaraan penataan ruang daerah. Dengan demikian, kualitas penataan ruang secara nasional dapat ditingkatkan dan dapat menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan teknis pada tahun 2019 ini, difokuskan pada penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pada tingkat ini dihasilkan produk rencana tata ruang yang menjadi dasar penerbitan izin pemamfaatan ruang. Disamping itu, pemerintah kabupaten/kota sesungguhnya berperan sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran dan memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan seluruh aspek penataan ruang sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penataan ruang nasional.
Proses pelaksanaan pengawasan teknis dimulai dari pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan teknis (siwastek) perlu dilakukan.

Baca Juga :   Totti Tegaskan Tak Akan Jadi Penghambat untuk Roma

Harris Simanjuntak menambahkan kuesioner dalam siwastek direncanakan untuk memotret kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah, khususnya kabupaten/kota dengan menginventarisasi dan mengkompilasi output pelaksanaan pengaturan penataan ruang.

Data atau informasi yang dikumpulkan melalui siwastek selanjutnya akan diperkaya dengan keterangan dari hasil interview, sehingga bisa didapatkan kondisi riil praktek penyelenggaraan penataan ruang disetiap kabupaten/kota, sehingga input bagi perumusan strategi dan program peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang nasional. (sani asa)

Most Popular

To Top