EKONOMI

Perencanaan Kolaboratif Picu Kemajuan Rai Belu

Ketua DPRD menandatangani dokumen Musrenbang disaksikan Bupati Belu.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan langkah strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan secara kolaboratif, dengan melibatkan 3 pilar pemerintahan, yakni Pemerintah Daerah baik eksekutif dan legislatif, kalangan masyarakat dan kalangan swasta/dunia usaha telah usai dilakukan.

Sebagai langkah penghujung dalam proses perencanaan, patut diapresiasi.
Pasalnya ini merupakan hasil kerja keras semua elemen masyarakat Kabupaten Belu, yang telah menghasilkan kompilasi rancangan renja perangkat daerah, yang merupakan kombinasi dari proses partisipatif spasial dan sektoral yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Forum Perangkat Daerah dan proses teknokratis.

Musrenbang merupakan sebuah forum yang ditunggu-tunggu, karena mulai dari jajaran Pemerintah Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen dan kalangan usaha/bisnis dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnya. Melalui forum Musrenbang dapat pula memantapkan persiapan penyusunan rencana pembangunan, dengan menghasilkan arah dan kebijakan umum berupa RKPD Kabupaten.

Memperhatikan Tema Pembangunan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia” Pemerintah Kabupaten Belu diera kepemimpinan Willybrodus Lay, SH – Drs. J.T. Ose Luan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dari hasil partisipasi masyarakat tingkat desa/kelurahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses perencanaan di tahun 2018.
Teknologi Informasi yang diterapkan saat ini adalah Aplikasi SIMREDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah) atau disebut sistem e-planning. Sistem ini dianggap efektif karena langsung memverifikasi usulan-usulan masyarakat yang diputuskan pada tingkat kecamatan oleh Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya akan menjadi rancangan awal RKPD tahun 2020.

Pentingkah Forum RKPD?

RKPD mempunyai peran dan fungsi startegis, karena didalamnya terdapat penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD juga berfungsi sebagai sarana dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta pedoman bagi kegiatan pembangunan daerah.

Baca Juga :   BPPD Kabupaten Kupang Komitmen Siaga Bencana 24 Jam

Adapun hasil kesepakatan nantinya dijadikan landasan bagi penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD tahun 2020. Dari dokumen inilah, segenap pemangku kepentingan wajib konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mampu mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya demi kepentingan masyarakat.

Berpedoman pada visi misi bupati dan wakil Bupati Belu periode 2016-2021, maka sasaran pembangunan perioritas lebih diarahkan pada 5 (lima) agenda pembangunan, yakni : Pertama, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kedua, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Ketiga, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, Keempat, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta, Kelima, Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Sedangkan 4 (empat) Tekad Pembangunan yang ingin diwujudkan adalah Peningkatan Produksi dan Produktifitas Padi Sawah, Peningkatan Produksi dan Produktifitas Jagung, Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Penyediaan Air Bersih dan Air Irigasi sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2021.

Hasil Evaluasi

Selama kurun 3 (tiga) tahun, hasil evaluasi capaian pembangunan di Kabupaten Belu menunjukkan perubahan yang sangat tajam. Perubahan itu merujuk pada 5 Agenda Perioritas Pembangunan yakni : Urusan Pendidikan, telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD sebesar 95,50 persen dan jenjang pendidikan SMP sebesar 61,43 persen, serta Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD sebesar 97,42 persen dan jenjang pendidikan SMP sebesar 65,75 persen. Tingkat kelulusan jenjang pendidikan SD tahun 2017 mencapai 99,21 persen, dan tahun 2018 meningkat menjadi 99,30 persen. Jenjang pendidikan SMP/Madrasah tahun 2017 tingkat kelulusan mencapai 98,86 persen dan tahun 2018 meningkat menjadi 99,80 persen. Demi meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik, pemerintah mengalokasikan dana pelatihan bagi tenaga pendidik/guru dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Baca Juga :   KPU Tetapkan Empat Paslon Gubernur-Wagub Tanpa Dihadiri Marianus Sae

Urusan Kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya presentasi stunting dari 39,90 persen pada tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi 26,95 persen. Sementara Gizi buruk tahun 2017 mencapai 1,7 persen, menurun menjadi 0,9 persen pada tahun 2018. Pemerintah terus berupaya melalui peningkatan sarana prasaran puskesmas dan rumah sakit rujukan, peningkatan kapasitas aparatur tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan rujukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 2015. Angka IPM saat ini mencapai 61,44 persen (Peringkat ke 12 dari 22 Kabupaten/Kota di NTT). Peningkatan IPM perlu mendapat perhatian pemerintah agar kualitas SDM semakin membaik, sehingga angka usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi. Dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan berbasis kompetensi, mulai tahun 2016 Pemerintah Kabupaten telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, BBPLK Bekasi (sistem komunikasi dan informasi), BBPLK Bandung (pelatihan otomotif), BLK Kupang. Untuk tahun 2020, Pemerintah akan bekerjasama dengan BBPLK Medan di bidang pelatihan teknik las dan listrik.

Dibidang Ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2016 dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,76 persen sedikit meningkat di tahun 2017 menjadi 5,81 persen. RPJMD Provinsi mengarahkan Kabupaten Belu agar pertumbuhan ekonomi untuk pada tahun 2023 harus meningkat diatas 10 persen. Terkait Inflasi, ada kabar gembira untuk kita, dimana tahun 2016 mencapai 5,18 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 2,53 persen.

Baca Juga :   Bupati Malaka Sidak di RSPP Betun. SBS: Rumah Sakit Harus Jadi "Hotel Plus"

Capaian pembangunan dibidang pertanian dan peternakan menunjukkan adanya peningkatan baik pada produksi tanaman padi, jagung, dan populasi ternak. Sementara dalam Bidang Infrastruktur, panjang jalan pada tahun 2018 mencapai 107,41 km. Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten sebesar 278,494 km dalam kondisi baik saat ini. Untuk panjang jaringan irigasi tahun 2018 mencapai 21.895,81 meter. Kebutuhan air baku dan irigasi tahun 2019 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan di daerah Kecamatan Raihat dan Tasifeto Barat. Pemerintah Kabupaten Belu telah mengusulkan 1(satu) pembangunan Bendungan di Welikis dengan daya tampung mencapai 40 juta kubik. Jaringan air bersih yang ada sebanyak 515 sambungan di Kecamatan dan Perkotaan. Sedangkan sumur bor sudah berada di 15 titik di 7 kecamatan.

Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Belu telah mengembangkan program dan kegiatan, melalui penataan tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah. Saat ini di Belu sudah ada Mall Pelayanan Publik, dan ini yang paling pertama di Provinsi NTT.

Terhadap indikator-indikator diatas, simpul yang kita litanikan bahwa, proses pembangunan sejak tahun 2016 – 2019 mengalami banyak kemajuan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggungjawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, diharapkan tumbuh berkembang dalam suatu partisipasi. (ferdy talok/advertorial)

Loading...
Loading...
To Top