RAGAM

Riwu Kore: Jangan Ada Diskriminasi dalam Pendataan Warga Miskin di Kota Kupang

Sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai.

KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH membuka kegiatan sosialisasi bantuan pangan di Kota Kupang, Senin (29/7/2019) di Hotel Ima kupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) bagi masyarakat tidak mampu atau orang miskin di Kota Kupang melalui perangkat Kecamatan, Kelurahan, Pendamping Sosial, e-Warong, Kelompok-kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bank penyalur.

Sehingga melalui mereka masyarakat diberikan pemahaman yang benar dan lengkap terkait kedua program tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Kupang, Pimpinan Bank NTT Cabang Pembantu Kantor wali kota, Hari Yanto Yohanes, para pendamping sosial, pengelola e-Warong, dan kelompok usaha bersama serta insan pers.

“Program BNPT dan BNPTD merupakan salah satu program dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota yang kurang mampu sehingga dapat memenuhi akan kebutuhan dasarnya setiap hari. Oleh karenanya dirinya mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut sebab telah secara nyata menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” ujar Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan sosialisasi secara resmi.

Menurut Wali Kota Kupang, program pemberian BNPT dan BNPTD merupakan bentuk-bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang, selain dengan perumusan kebijakan pembangunan. Diharapkan masyarakat dapat memaknai kepedulian pemerintah ini sebagai pendorong dan pemicu tumbuhnya semangat untuk berkembang secara mandiri, akrena tanpa adanya kesadaran internal dari individu masyarakat itu sendiri, maka sebaik apapun program dan kebijakan pemerintah pastinya akan menuai kegagalan.

Baca Juga :   Poktan Budi Makmur Laleten Gelar Pengambilan Ubinan Padi

“Saya berharap sepenuhnya kepada para Lurah, LPM Kelurahan, RT, RW, Tokoh agama dan masyarakat berperan sungguh-sungguh dalam menentukan penerima manfaat program BNPT dan BNPTD secara bertanggung jawab, sehingga bantuan pemerintah ini benar-benar tepat sasaran. Jangan ada warga miskin atau tidak mampu yang tertinggal, jangan ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam pendataan warga miskin atau warga tidak mampu di wilayah/lingkungan saudara-saudara yang harus masuk dalam basis data Kementerian Sosial tersebut,” tegas Wali Kota Kupang.

Lanjutnya, pada tahun 2019, ada sebanyak 17.130 KPM penerima BNPT dan 3.000 KPM penerima BNPTD, untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Kupang berupaya untuk menambah jumlah penerima manfaat karena masih ada sekitar lima ribu lebih KPM yang sudah terdata dalam basis data fakir miskin dan orang tidak mampu Kementerian Sosial yang belum menerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut wali kota memerintahkan kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk segera menyiapkan proposal yang akan ditujukan kepada Menteri Sosial guna penambahan jumlah penerima manfaat yang keseluruhannya sebanyak sekitar 26.000 KPM.

Direncanakan ada tambahan plus dalam paket BNPT dan BNPTD berupa minyak goreng, ikan kaleng dan mie instan. Bantuan yang diberikan senilai seratur sepuluh ribu rupiah per bulan bagi tiap KPM yang diberikan dari bulan Januari hingga Desember 2019.

Pages: 1 2

Most Popular

To Top