TIMOR

Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kosong, DPRD Belu Pertanyakan Merger OPD

Bupati Belu teken nota kesepakatan dengan DPRD tentang KUA PPAS.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Rencana merger atau penggabungan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Belu dipertanyakan oleh anggota DPRD Belu.
Adalah anggota DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa yang menanyakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Belu dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020.

Menurut Theo Manek sapaan karibnya, rencana merger Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian, juga Dinas Perumahan ke Dinas PU harus jelas dan tegas. Pasalnya, hal ini berpengaruh pada penganggaran termasuk dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah diakhir masa jabatan.

Dikemukakan, Pemda Belu harus memastikan apakah merger atau tetap berdiri sendiri. Sebab dalam KUA PPAS yang diajukan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan anggarannya sudah kosong, sedangkan pada Dinas Perumahan masih ada anggarannya. Jika dipastikan, tentu tidak terjadi hal seperti ini. “Bila merger maka anggaran OPD ditiadakan, dan jika tidak, maka anggaran tetap dialokasikan,” bilangnya.

Dia juga meminta Pemda mengkaji merger OPD yang rencanakan. Sebab akan berpengaruh pada LPKPj akhir masa jabatan, akibat terus berubahnya OPD. Seharusnya Pemda mengambil sikap untuk tidak perlu dimerger.

Terkait pertanyaan itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay mengatakan hingga kini telah dikaji opsi merger itu dan telah diserahkan ke Pemprov NT untuk diasitensi.
Jika disetujui, maka akan dimuat dalam ranperda, guna dibahas lebih lanjut bersama DPRD Belu. Merger merupakan perintah Peraturan Pemerintah yang baru diterbitkan.

Baca Juga :   Terminal Kota Betun Segera Ditata dan Dimanfaatkan

Sementara itu, Wabup Belu, JT. Ose Luan mengemukakan, untuk merger maka perlu dibuat ranperda untuk dibahas bersama. Jika belum diajukan ranperda dan disetujui, dengan sendirinya Perda tentang stuktur OPD masih tetap berlaku.

Untuk anggaran OPD yang bakal dimerger, harus tetap ada ada, karena belum dilakukan merger sepenuhnya. Pemerintah akan memasukan kembali OPD yang anggarannya telah dikosongkan.

Masih menurutnya, merger yang bakal dilakukan tidak hilang total fungsi OPD itu. Nanti pada OPD induk, akan ditempatkan bidang dan seksi untuk menangani masalah itu. Dia mencontohkan, Sekretariat Korpri, jika dimerger maka hanya salah satu bidang atau Seksi di BKPP. Demikian juga Perumahan, tentunya jadi bidang di Dinas PUPR.

Sebagai informasi, rencana merger OPD akan terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan yang akan bergabung dengan Dinas Pertanian. Dinas Perumahan bergabung dengan Dinas PU, Bagian Pelelangan Barang dan Jasa bergabung dengan Bagian Pembangunan dan Sekretariat Korpri bergabung dengan BKPP. (ferdy talok)

Loading...
Loading...
To Top