HUKUM & KRIMINAL

Cyber Crime

Penulis: A. Resopijani dan Simplexius Asa*)
Staf pengajar FH Undana

Tulisan ini sengaja mengambil judul dari terminologi bahasa aslinya yakni cyber crime atau yang oleh Garner disebut juga dengan cyber offence atau computer crime dan didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang melibatkan penggunaan computer, seperti sabotase atau pencurian data yang sudah terkoleksi dan tersimpan pada bank data.

Bentuk dan jenis kejahatan iniberkembang menurut pesatnya perkembangan telekomunikasi berbasis computer, dengan kata lain adalah kejahatan yang mengacu pada aktivitas yang memanfaatkan jaringan teknologi computer di dunia maya. Dikenal pula istilah dunia maya atau sering disebut juga mayantara, merupakan terjemahan dari cyber space yakni media elektronik dalam jaringan computer yang banyak digunakan untuk berkomunikasi secara terhubung langsung (online), baik satu arah maupun timbal balik.

Dewasa ini dunia maya merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi canggih dan jaringan computer yang mampu menghubungkan peralatan komunikasi secara intra-net maupun inter-net,tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Dicatat bahwa perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informatika dan komunikasi yang demikian pesat dan canggih itu, ternyata mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari warga masyarakat diseluruh dunia, positif maupun negatif.

Sebagai petunjuk masalah, dikemukan data awal kemajuan teknologi informatika telah dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh segelintir orang untuk menyebarkan informasi berkonten hoax,mengandung ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, menghina atau menghasut, tendensius dan provokatif serta bertujuan menimbulkan kebencian terhadap seseorang dan/atau pemerintah yang sah.

Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MAFINDO, sepanjang 2018 hingga Januari 2019 ditemukan 997 kabar bohong atau hoaks. Romli Atmasasmita menegaskan fakta miris tersebut bahwa sepanjang 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah memblokir 850.000 akun berkonten hoaks (Koran Sindo: 25-03-2019). Di sisi lain, penyebarnya berlindung di balik alasan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara.

Baca Juga :   KPU Belu Ajukan Kebutuhan Anggaran Pilkada Sebesar Rp 21 Miliar

Ambil sebagai contoh, beberapa saat lalu warga Kota Kupang dan NTT dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya salah satu gedung di kompleks Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Peristiwa itu sontak memberi peringatan dan pelajaran berharga bahwa “Si Jago Merah” dapat beraksi di mana saja, kapan saja, bahkan di tempat yang dalam tanda petik menerapkan sistem keamanan ekstra ketat (Maximum Security System).

Kejutan berikutnya terjadi, bahkan cenderung merupakan kehebohan, ketika warga dan masyarakat Kota Kupang dikejutkan dengan posting bernada sinis melalui media online, oleh seorang pengguna android Aryanto Alekxander Tungga (AAT), yang menulis pada statusnya kata-kata: “… hati” mulai sekarang karna kemarin polda kebakaran jdi dong semakin giat cari uang renofasi tu”.
Tulisan ini dimaksudkan sebagai sebuah kajian akademik tentang peristiwa tersebut, dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai judul tulisan ini, cyber crime.

Cyber crime (boleh baca: kejahatan mayantara) yang berkembang melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi informatika (IT), telah diatur dan dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) mencakup berbagai modus kejahatan dunia maya berupa informasi yang tidak bertanggungawab dan merugikan berbagai pihak, baik pemerintah maupun (anggota) masyarakat.

Ada dua catatan penting, pertama: meski merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas permintaan pihak yang dirugikan, namun dengan merujuk pula ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah mengatur larangan menditribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Baca Juga :   SBS Daftar di Demokrat Malaka. "Kita Apresiasi Program RPM"

Kedua, berbarengan dengan pengaturan dimaksud dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi, telah pula diakui secara yuridis formal bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.
Sembari menunggu hasil investigasi lengkap dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai pihak yang dalam tanda petik dicemari nama baik dan kehormatan institusinya dan karena itu merasa dirugikan, kiranya penting untuk memastikan motif, niat dan/atau kehendak kalbu yang melatarbelakangi tindakan AAT dalam melakukan posting.

Sungguhkah AAT menghendaki tercemarnya kehormatan dan mana baik dari institusi Kepolisian Daerah NTT atau hanya sekedar sebuah aksi berbasis excitement belaka?
Terlepas dari kasus tersebut sebagai tindak pidana, masyarakat NTT telah mendapat pelajaran berharga bahwa penggunaan media komunikasi canggih, pada satu sisi memang telah mengatasi kebutuhan untuk senantiasa face to face secara fisik, tapi pada sisi yang lain dan membawa dampak negatif yang merugikan banyak pihak bahkan dapat memantik kerusuhan yang membawa dampak serius bagi masyarakat umum.

Penggunaan teknologi (IT) untuk kepentingan yang positif, jika menimbulkan dampak negatif bagi korps dan masyarakat maka hal ini merupakan pelanggaran hukum disebut sebagai cyber crime. Dengan demikian dapat dikenakan sanksi bagi pelangganya dalam hal ini Aryanto.

Sanksi pidana penyebaran postingan berdampak negatif dengan postingann yang dilakukan oleh Aryanto baik dengan sengaja maupun tak sengaja menyebabkan banyak orang menjadi tidak nyaman. Penggunaan teknologi yang semakin canggih seperti yang digunakan Aryanto, harus selektif dan pemanfaatan sarana tersebut dapat digunakan dengan baik dan tidak baik.

Baca Juga :   Gelar Operasi, Kodim 1605 Belu Amankan 3,7 Ton Mitan Illegal

Keterkaitan dengan Aryanto yang telah menggunakan sarana tersebut dengan tujuan yang tidak baik hanya untuk mencoba kemampuannnya pengggunaan teknologi tersebut. Namun tak sadar bahwa penggunaan / pemanfaatan teknologi yang tak sesuai dengan …. adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi yang melanggar hukum berarti dapat dikenai hukuman bahkan bisa disebut sebagai pelaku kejahatan bagi siapa saja yang telah melakukan kejahatan maka akan dikenai sanksi pidana.

Untuk Aryanto bisa dikategorikan kejahatan dunia maya yang merugikan seperti kasus postingan Aryanto Alex Tungga: “ … hati-hati kasus kebakaran di Polda mulai hari ini karena Polda baru kebakaran jadi dong semakin kuat cari uang…” Lagi, kira-kira niat apa yang dimaksudkan oleh Aryanto jika motifnya untuk mengsosialisasikan demi kepuasan diri yang menunjukkan bahwa dirinya menguasai bidang IT. Motif ini dilakukan oleh seseorang secara individual. Sadar atau tidak sadar, perbuatan Aryanto berdampak luas. (*)

Setiap Opini Dimuat Bukan Merupakan Tanggung Jawab Penerbit.

Loading...
Loading...
To Top