TIMOR

DPRD Belu Sesalkan Belum Terbitnya SK Bupati Bagi 204 Guru PTT

Theodorus Seran Tefa

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemda Belu pada tahun anggaran 2019, mengalokasikan 204 guru masuk dalam tenaga kontrak daerah (Teko) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Belu. Hanya saja hingga kini belum juga ditetapkan melalui SK Bupati Belu.

Terkait kondisi itu, Ketua Komisi III DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa angkat bicara.
Kepada media ini, Theo Manek sapaan karibnya mengaku kecewa dan menyesalkan kinerja Pemda Belu, dalam menetapkan 204 guru tenaga kontrak daerah.

“Kami heran hingga Agustus ini, SK Bupati Belu belum juga diterbitkan untuk 204 guru,” ujarnya di gedung DPRD Belu, Jumat (16/8/2019).

Dikemukakan, belum ditetapan 204 guru sebagai tenaga kontrak, diketahui setelah masuknya usulan Pemda Belu dalam perubahan APBD 2019. Dimana anggaran itu termuat didalam perubahan. Dengan demikian anggaran senilai Rp 4 miliar itu tidak dimanfaatkan dan dikembalikan.

“Masakh hanya urusan SK saja begitu lama bahkan sudah mendekati akhir tahun belum juga terbit,” katanya.

Ini lanjutnya, membuktikan kalau kinerja Pemda Belu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) lambat. “Kami pertanyakan semua ini. Sudah mau sembilan bulan tdk ada hasil,” timpalnya.

Dia menduga, Dinas PK tidak memiliki data based guru non teko, sehingga lambat mengusulkan dan sulit memastikan guru mana yang diakomodir.

Jika tidak dijalankan program dan kegiatan di tahun anggaran ini, bilangnya, tentu akan merugikan para guru, dan membebani APBD 2020 mendatang. “Ini bisa membebani APBD 2020. Apalagi kebutuhan dana pilkada besar. Jelas akan meningkatkan defisit anggaran,” bebernya.

Baca Juga :   Dilaporkan Warganya ke Kejari Belu, Begini Jawaban Kades Lasiolat

Pada bagian akhir, Theo Manek menilai Pemda melalui dinas teknis tidak konsisten terhadap perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2019.

Sementara itu, Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan yang dikonfirmasi di gedung DPRD Belu menjelaskan, yang pasti 204 guru tetap diakkmodir menjadi teko.
Pasalnya, para guru tersebut saat ini tetap mengabdi seperti biasa. “Jadi hak mereka tetap dihitung sejak Januari. Soal SK belum diterbitkan karena masih melihat dan validasi data. Bupati ingin 204 guru yang bakal menjadi teko itu, telah mengabdi lima tahun. Dibawah itu tidak bisa,” imbuhnya.

Wabup melanjutkan, anggaran Rp 4 miliar itu akan tetap dicairkan setelah terbit SK Bupati Belu. Jadi tidak ada dikembalikan ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk program dan kegiatan lain. “Dana itu akan dicairkan untuk membayar honor guru teko yang ditetapkan,” tuntasnya.

Menyoal pernyataan pihak Dinas PK Belu yang menyatakan draf SK sudah di Bupati, Ose Luan mengatakan sejauh ini belum ada, karena kalau usulan masuk melalui dirinya. Selanjutnya, dirinya harus meneliti dan mengkajinya. Setelah itu, baru diajukan ke Bupati Belu bersama memo dirinya kalau semua sudah dikaji dan diteliti. Hal ini untuk menghindari kesalahan. (ferdy talok)

Loading...
Loading...
To Top