RAGAM

Pempus Hapus 7.000 Warga Belu dari PBI BPJS

dr. Ansilla Muti

BETUN, Kilastimor.com-Sebanyak 7.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS di Kabupaten Belu dihentikankan oleh Pemerintah Pusat. Pemberhentian itu dilakukan karena PBI asal Kabupaten Belu tersebut, tidak tercover dalam basis data terpadu.

“Kami baru saja habis rapat dengan Sekda Belu soal penghentian pembayaran bagi 7.000 penerima PBI dari Kabupaten Belu,” ungkap Direktris RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD, Atambua, dr. Ansilla Muti saat ditemui di ruang kerjanya.

Dikemukakan, penghentian ini bakal menimbulkan banyak komplain ketika mereka menjalani pengobatan di RS. “Jelas ini menimbulkan persoalan, sebab 7.000 PBI BPJS sebelumnya, tidak mengetahui hal itu. Dikhawatirkan, jika diantara mereka berobat dan ternyata tidak lagi terdaftar, bakal menimbulkan gejolak. Kan
kartu PBI masih dikantongi 7.000 masyarakat ini. Kalau diantara mereka berobat dan menunjukan kartunya, lalu dientry dalam sistem pastinya invalid atau terkunci. Ketika mereka tau pasti ya komplain. Karena itu, kami rapat untuk cari solusi,” paparnya.

Dilanjutkan, walau Pempus menghentikan 7.000 PBI BPJS, namun Kemenkes langsung memasukan 8.000 PBI BPJS baru yang tercover di basis data terpadu. “Memang langsung ada penggantinya. Hanya perlu dicarikan solusinya untuk yang dihentikan,” bilang dia.

Dalam rapat itu, dirinya sudah menyampaikan solusi, dimana 7.000 pemegang kartu PBI BPJS Pempus yang dihentikan, hendaknya digabungkan dengan PBI yang dibiayai oleh Pemda Belu. Dengan demikian tidak akan menimbulkan gejolak kelak. “Mereka yang terima PBI BPJS merupakan warga miskin. Jadi saya tawarkan solusi untuk dicover PBI BPJS yang dibayar Pemda Belu. Kita hitung ya, 7000×23.000=161.000.000. Jika dikalikan dengan 12 bulan maka Rp 1.932.000.000. Angka ini tentunya bisa dicover,” tuturnya.

Baca Juga :   PDHJ Timor Leste Jamin Hak-hak Empat WNI yang Diproses Hukum

Masih menurutnya, PBI BPJS yang ditalangi Pemda Belu dari APBD sebelumnya sebanyak 8.000 penerima. Jika ditambah 7.000 PBI BPJS yang tidak lagi dicover Pempus, maka jumlahnya sebanyak 15.000 pemegang PBI BPJS Pemda Belu. Jika dihitung maka Pemda menalangi PBI BPJS sebesar Rp 4.140.000.000 dalam setahun.

Ditanyai apa penyebab 7.000 warga Belu itu tidak tercover dalam Basis Data Terpadu, dia menjelaskan untuk pendataan itu ada pada Dinas Sosial. “Data ada pada Dinsos bukan Dinkes maupun rumah sakit. Hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya validasi hingga struktur pemerintahan terendah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, ada tiga kepesertaan BPJS masing-masing peserta BPJS Mandiri, Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dan BPJS Penerima Upah. Khusus untuk PBI merupakan warga terkategori miskin dan tidak mampu. PBI ada yang bantu Pempus maupun Pemda termasuk Pemda Belu. (ferdy talok)

Most Popular

To Top