TIMOR

BPJS Atambua Diadukan CPNS ke DPRD Belu. “Ada Keluarga Isabela Tunggak Iuran”

Wakil Ketua Sementara menerima aduan dan mendengar penjelasan BPJS Atambua.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sistem kerja BPJS Atambua yang dianggap bertele-tele diadukan ke DPRD Belu, Senin (09/09/2019).
Adalah Isabela Oktaviana Suri bersama ayahandanya yang mengadukan kinerja BPJS ke DPRD Belu dan diterima Wakil Ketua Sementata DPRD Belu, Yohanes Jefry Nahak dan Anggota DPRD Belu, Marthen Martins Naibuti.

Pengaduan berlangsung ruang kerja wakil ketua sementara dan dihadiri pihak BPJS yang dipimpin Bernadino Rodriques

Isabela Suri dalam aduannya menyebutkan dirinya merupakan peserta BPJS mandiri. Setelah lulus CPNSD, dirinya ingin mengalihakan dari BPJS mandiri ke BPJS PNS.
Hanya saja, sejak Kamis lalu, pengalihan dan pengatifan belum dilakukan BPJS, walau dirinya telah membayar tunggakan BPJS sekira Rp 1 juta lebih.

Isabela menyebutkan, dirinya membutuhkan BPJS, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti prajabatan di Kupang. Dia bersihkeras memprotes kebijakan BPJS Belu yang belum melakukan aktivasi kartu BPJS miliknya dari BPJS mandiri ke BPJS bagi PNS. Bahkan dia memprotes karena dalam pengalihan itu dirinya dinyatakan meninggal dunia dan tetap tidak aktif.

Sementara, BPJS tetap pada pendirian bahwa aktivasi kartu BPJS milik Isabela belum dapat dilakukan karena masih ada anggota keluarga yang belum melunasi tunggakan sebesar Rp 5,4 juta. Pasalnya BPJS milik Isabela berkelompok bukan perorangan.

“Saya minta penjelasan dari BPJS karena tiap bulan gaji saya dipotong untuk membayar iuran BPJS, namun saat saya mengecek di Kantor BPJS, informasi yang saya terima sangat mengecewakan karena kartu BPJS milik saya belum aktif serta diminta segera melunasi tunggakan empat orang anggota keluarga lain sebesar Rp 5,4 juta tersebut,” ungkap Isabela.

Baca Juga :   Ruas Jalan Babotin Maemina akan Ditingkatkan Tahun Ini

Wakil Ketua Sementara DPRD Belu, Yohanes Jefry Nahak dan Anggota DPRD Belu, Marthen Martins Naibuti meminta pihak BPJS untuk memberikan kebijakan yang dapat membantu peserta yang bersangkutan (Isabela) dengan mengaktifkan kartu kepesertaannya, sehingga dapat digunakan untuk keperluannya mengikuti pra jabatan.

Perwakilan BPJS Atambua, Bernadino Roodriquez menjelaskan, pengalihan status BPJS mandiri ke BPJS bagi PNS harus memenuhi sejumlah persyaratan barulah aplikasi BPJS berlaku aktif bagi pesertanya, termasuk melunasi tunggakan iuran anggota keluarga lain.

Pada kasus Isabela katanya, sejak awal menjadi peserta BPJS secara otomatis mengikuti kepala keluarga dari ayah dan ibunya serta beberapa adik dalam satu kartu keluarga.
Namun sesuai aturan, setelah berusia 21 tahun, maka Isabela bersama adik-adiknya beralih menjadi peserta BPJS mandiri, karena tidak dicover oleh negara dan keluar dari daftar peserta BPJS orangtuanya. Namun dalam perjalanan terjadi tunggakan.
Untuk Isabela sendiri tunggakan sekira Rp 1 juta lebih dan telah dibayar. Sedangkan keluarga lainnya tertunggak sekira Rp 5,4 juta. Karena berkelompok dan menggunakan satu Kartu Keluarga, maka harus dilunasi semua, barulah dilakukan pengalihan dan diaktifkan. Selama belum, maka tetap tidak akan aktif karena sistem aplikasi.

“Kami sudah berupaya maksimal untuk membantu, namun aplikasi di pusat masih terkunci karena iuran anggota keluarga lain masih tertunggak. Sementara iuran milik Isabela sudah bayar, Jadi tidak bisa diaktifkan. Kami sudah bantu dengan mengalihkan ke BPJS PNS, namun tetap tidak bisa aktif. Kami alihkan pun dengan siasat meninggal dunia. Karena pengalihan hanya dengan opsi itu, namun ada catatan yang diberikan bahwa ini untuk CPNS,” ungkapnya.

Baca Juga :   KPAD Malaka Harus Gencar Sosialisasikan HIV/AIDS

Untuk kepentingan Isabela yang hendak melakukan pra jabatan terang dia, pihaknya memberikan opsi berupa Isabela mengurus KK baru bagi dirinya dan terpisah dari KK anggota keluarga lainnya, atau melunasi tunggakan iuran BPJS tersebut agar dapat mengaktifkan kartu BPJS miliknya.

“Kami telah menawarkan dua opsi tersebut kepada Isabela, namun yang bersangkutan tidak bersedia memenuhinya, dan kami telah berupaya maksimal membantunya. Akan tetapi kami juga tidak mampu berbuat banyak karena semua sistem untuk membuka aplikasi aktivasi kartu BPJS berada di kantor pusat. Kami di sini hanya sebatas pelaksana lapangan,” tutupnya.

Hingga selesai pertemuan, baik BPJS maupun Isabela tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada keputusan final. (ferdy talok)

Loading...
Loading...
Loading...
To Top