TIMOR

Delapan TKI Ilegal Asal Malaka Meninggal di Luar Negeri

Sosialisasi human trafficking di Malaka.

BETUN, Kilastimor.com-Maraknya kasus perdagangan manusia atau Human Trafficking di NTT dengan menggunakan berbagai modus operandi yang ditampilkan oleh pelaku, dengan bermodalkan janji dan iming-iming yang menggiurkan, berlabel kerja bagus, gaji besar perlu diwaspadai.

Pemerintah Provinsi NTT maupun kabupaten/kota di NTT sudah memberikan peringatan atau warning moratorium untuk stop mengirim tenaga kerja ke luar negeri, bahkan diberikan kesempatan kepada TKI untuk berangkat melalui jalur yang resmi. Namun hal itu tidak dihiraukan dan diabaikan oleh oknum-oknum atau lembaga Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Kasus perdagangan manusia bak gunung es yang sulit diendus dan dibongkar. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal PAUD dan pendidikan masyarakat, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi waspada perdagangan orang, yang berlangsung di aula Hotel Ramayana Betun Malaka.

Perwakilan Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Muhammad Roland Zakaria
mengatakan, masalah pendidikan di kabupaten Malaka masih perlu lebih ditingkatkan, karena sejatinya pendidikan itu bisa merubah karakter seseorang. Selain itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Orang yang pendidikannya standar dan sumber daya manusia yang lemah, dengan mudah atau gampang dirayu untuk direkrut oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, guna dipekerjakan di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi,” katanya.

Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan pemahaman-pemahaman yang baik soal TKI kepada masyarakat, peserta didik, guru-guru maupun pihak-pihak terkait. Sehingga mereka bisa tersampaikan informasi kepada keluarga atau kerabat lainnya yang bersifat hubungan emosional, mengenai risiko bekerja di luar negeri secara illegal.

Baca Juga :   Pemda Malaka Terus Persiapkan El Tari Memorial Cup 2019

Dikemukakan, tentunya hal ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah, dan membutuhkan sebuah proses pendekatan yang kontinyu agar masyarakat bisa terhindar dari godaan yang ada.

Kabupaten Malaka sebutnya, menjadi salah satu pensuplai tenaga kerja illegal terbanyak ke luar negeri, padahal memiliki tanah yang sangat subur dan belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.
“Sebenarnya kontradiksi dan kurang produktif.
Disatu sisi, tanahnya subur tapi disisi lain banyak yang masih ada yang mau jadi tenaga kerja illegal yang bekerja di luar negeri. Berarti ada problem yaitu permasalahan pendidikan dan modus operandi terkait perdagangan orang. Untuk itu, isu perdagangan orang harus menjadi prioritas utama untuk ditangani. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Malaka penyumbang tenaga kerja ilegal terbesar di NTT,” bilang Zakaria.

Hingga pertengahan tahun 2019 lanjutnya, sudah ada delapan orang pekerja berasal dari Malaka, meninggal di luar negeri dan berhasil dikirim pulang ke Malaka.
Walaupun itu tidak terlalu signifikan, yang namanya nyawa manusia sangat berharga.
“Sangat tidak berharga ketika TKI illegal dipulangkan dari luar negeri dalam keadaan tak bernyawa lagi,” ungkapnya.

Pemerintah pusat bekerjasma dengan Pemda Malaka juga salah satu LSM Tapen Bikomi mengadakan sosialisasi pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, untuk bisa memberikan pemahaman terhadap orang tua, guru dan peserta didik supaya bisa lebih waspada dengan modus-modus yang tidak baik.

Baca Juga :   Perbatasan RI-RDTL Semakin "Seksi". (Catatan Lepas Pembangunan Miniatur Patung Bung Karno di PLBN Motaain)

“Ranah pencegahan yang bisa kita lakukan melalui sosialisasi. Dengan harapan peserta yang jumlahnya 150 orang mengikuti kegiatan ini selama tiga hari, minimal bisa menanamkan benih-benih kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kedepan bisa ditingkatkan lagi pesertanya dari berbagai elemen, seperti tokoh agama, masyarakat, guru-guru, peserta didik dan ASN lingkup Kabupaten Malaka,” pintanya.

Lanjut Zakaria, tahun lalu kegiatan sosialisasi berlangsung di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan tahun ini di Malaka, karena menjadi skala prioritas.

“Jadi,Perlu ada penguatan pendidikan berkarkater berbasis masyarakat. Perlu juga mendorong tokoh masyarakat dan agama untuk masuk ke lingkungan sekolah, untuk memberikan penguatan karakter. (edy sumantri)

Loading...
Loading...
Loading...
To Top