RAGAM

Kepala BKKBN Pusat Luncurkan SSK dan Kunjungi Kampung KB

MAUMERE, Kilastimor.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (27/6) melaunching beberapa sekolah di daratan Flores sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Salah satunya, BKKBN meresmikan SSK SMAK St. John Paul II Maumere.
Launching ditandai penarikan selubung papan nama SSK SMAK St John Paul II oleh Deputi Bidang KB dan KR BKKBN Pusat, Dwi Listyawardani.
Ia didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Marianus Maukuru, pimpinan dan para guru , serta dihadiri para pelajar sekolah tersebut.
Launching serupa sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada.

Pimpinan SMAK St. John Paul II dalam sambutannya menyampaikan trima kasih kepada BKKBN yang mempercayakan SMAK St. John Paul II sebagai Sekolah Siaga Kependudukan.
“Tapi ini tak boleh hanya nama saja tetapi pendidikan kependudukan harus diimplementasikan,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Bidang KB dan KK, Dwi Lystiawardani mengatakan, ada alasan memilih sekolah tersebut menjadi SSK, yakni sebagai salah satu sekolah terbaik.

“Diharapkan para guru dan pelajar di sekolah ini menjadi mentor kependudukan bagi sekolah lain,” katanya.

Sebelum sekolah tersebut diresmikan sebagai SPK, lanjutnya, pihak BKKBN sudah memberikan pendidikan dan pelatihan soal kependudukan kepada para guru dan pelajar di sekolah tersebut.
Lystiawardani menambahkan, ke depan akan dikembangkan pula kampus peduli kependudukan.

Usai peresmian SSK, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo didampingi Bupati Sikka, Roby Idong dan Kepala BKKBN NTT, Marianus Maukuru berkunjung di Kampung KB Desa Manubura, Kabupaten Sikka.

Baca Juga :   Satgas Pamtas Sektor Barat Siap Promosikan Pariwisata Malaka

Di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka rombongan berdialog dengan warga desa.
Dalam dialog, warga desa mengeluhkan krisis air bersih. Pelayanan air bersih di kampung itu hanya dua jam setiap minggu.
Keluhan ini disampaikan tokoh masyarakat setempat, Petrus Johanes Fernandez saat kunjungan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Provinsi NTT Marianus Maukuru, dan Bupati Sikka Roby Idong di kampung KB tersebut.

Petrus mengungkapkan, di desa tersebut sudah ada sambungan air bersih di 157 rumah tangga. Namun, layanan air bersihnya masih belum, bahkan jauh dari kebutuhan air bersih, terutama untuk kebutuhan masak, minum dan MCK.

“Pelayanan air seminggu sekali dan itu hanya dua jam. Tidak cukup untuk kebutuhan kami. Tadi kami beli air satu mobil tangki Rp 160 ribu untuk siram abu supaya bapak dan ibu sekalian tidak terkena Ispa,” ujarnya.

Meski demikian ia mengapresiasi kemajuan yang dialami Desa Manubura sejak ditetapkan sebagai Kampung KB 2017 lalu.

Petrus yang juga mantan Kades Manu Bura ini mengungkapkan bahwa sebenarnya desa tersebut memiliki air tanah yang potensial. Namun, tidak bisa dieksplorasi untuk dimanfaatkan karena dana desa sudah memiliki alokasi yang jelas tak bisa dipergunakan untuk membangun fasilitas air bersih.

Ia meminta agar keluhan krisis air tersebut disuarakan ke Pusat. “Tolong suarakan keluhan kami ini ke Bapak Jokowi. Kami butuh intervensi dana dari Pusat untuk atasi masalah air bersih ini,” pungkasnya.

Baca Juga :   Ini Jawaban Kasat Reskrim Polres Belu Soal Dugaan Kriminalisasi Janda Miskin Lima Anak

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan, untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di kampung KB bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, dia berpesan agar semua pasangan usia subur (PUS) di desa tersebut, mengikuti Program KB. Sebab, dari 171 PUS di desa itu, baru 87 PUS yang ikut KB. (sani asa)

Most Popular

To Top