RAGAM

Greg Mau Bili Beber Tugas MKDKI di FH Undana

KUPANG, Kilastimor.com-Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) menggelar seminar nasional dengan tema “ Hukum Kesehatan dan upaya kesejateraan masyarakat Nusa Tenggara Timur”. Kegiatan ini berlangsug di Aula Vicon Fakulta Hukum Undana, Jumat (4/10/2019).

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yorhan Y. Nome dalam sambutannya saat membuka seminar nasional itu mengajak semua mahasiswa dan para dosen untuk mengikuti semunar nasional ini dengan cermat Pasalnya masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting.

“Apalagi masalah aspek hukum dalam kesehatan. Ini penting diikuti dan dimengerti oleh para dosen maupun mahasiswa,” tuturnya.

Dr. Drg. Gregorius Mau Bili dalam materinya mengemukakan tentang pelanggaran disiplin kedokteran dan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Lembaga otonom dari KKI yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Gregorius Mau Bili yang pernah menjabat sebagai Wabup Belu itu menjelaskan, MKDKI ini diatuar dalam Peraturan Perundang-undangan diantaranya. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No. 3 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja MKDKI
Permenkes No. 150 /Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan MKDKI. Selain itu, ada juga
Permenkes No. 50 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Baca Juga :   BPMPD Malaka Diminta Klarifikasi Proses Pembentukan Panitia Pilkades Lakekun

Bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter gigi berdasarkan PERKONSIL No. 4 tahun 2004 pasalnya 3 ayat (2) yakni melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, tidak merujuk pasien kepada dokter dan dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai serta menyediakan dokter/dokter gigi pengganti sementara, yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.

Disamping itu, sanksi diberikan ketika tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien.

Lanjut Mau Bili, alur penangan kasus di majelis kehormatan yakni menerima kasus pengaduan, Memutuskan kasus pengaduan dan menyusun panduan pelaksanaan.

Pada bagian yang sama, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, M. Nasser dalam kesempatan itu mengemukankan bahwa pasien/keluarga datang ke RS atau dokter untuk minta bantuan penyembuhan/mengurangi derita/perpanjang hidup, namun tidak jarang hasilnya berbeda. Pasien tambah berat/meninggal atau cacat Lebih banyak disebabkn perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap hasil.

“Posisi Dokter yaitu sebagai Inspanning Verbintennis, Posisi Pasien yakni Inspanning Resultante” katanya.

Lanjutnya, pada anak 2,5 bulan dengan gizi buruk, bisa terjadi berbagai keadaan patologis seperti perforasi usus, prolaps rekti, megakolon toksik, atau defisiensi Kalium hiponatremia. Orang tua menggugat dokter anak. Pasien 29 tahun, perdarahan pada kehamilan : Abortus, Mola hidatidosa dan Ectopic Pregnancy.Terjadi Kegagalan karena janin tidak dapat diselamatkan. Dokter SpOG dianggap terlambat atau ada diagnosa yang keliru, dilaporkan ke polisi.

Baca Juga :   RSUPP Betun Luncurkan Kartu Identitas Berobat Setara RSCM Jakarta

Seharusnya Jaksa harus membuktikan kenapa ada kegagalan mempertahankan kehamilan. Penegak hukum lupa bahwa keadaan darurat merupakan overmacht yang berarti perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukumnya sebuah perbuatan.

Nasser menegaskan, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Barang siapa melakukan perbuatan karena melakasanakan Undang-Undang, tidak dipidana” sebagaimana dalam pasal 50 KUHP.

Kewajiban membuka rahasia untuk kepentingan umum mislnya pengidap HIV yang nakal
Pasal 51 (1)KUHP : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwewenang, tidak dipidana” contohnya, kasus Sidoarjo
faktor pemaaf tindakan medik yakni ada consent of the victim atau Informed Consent sepanjang tidak dilakukan sebagai tipu muslihat. Tidak ada sifat melawan hukum materil terutama nilai-nilai keadilan, azaz kepatutan dan etika umum yang hidup dalam masyarakat. Ingat kasus dokter di pedalaman daerah terpencil, Beroepstract = karena jabatannya melakukan sesuatu yang dapat difahami sebagai bukan pidana. Tindakan medik dilakukan untuk kepentingan pasien, oleh yang berhak, mengerjakan sesuai standar tetapi hasilnya tidak sesuai harapan maka jangan buru2 mengklaim sebagai tindak pidana

Nasser juga mengemukakan resiko Medik, jika sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan antisipasi, tetapi masih juga terjadi dan akibatnya negatit atau meruikan pasien, maka ada yang disebut risiko medik (inherent risk).
Disini yang menentukan gizi, imunitas seluler, imunitas humoral, gen, dsb. Disini faktor konstitusi tubuh sangat menentukan sehingga secara hukum dokternya tidak dapat dipersalahkan.

Baca Juga :   Bupati Ngada dan Kontraktor Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Risiko medik secara umum dibagi atas tiga, yaitu, risiko yang melekat, risiko dari akibat reaksi alergi, dan risiko komplikasi yang timbul dalam tubuh seorang pasien.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Debby Fallo dalam laporannya mengemukakan kualitas kesehatan masyarakat Provinsi NTT masih rendah.

Lanjut Debby yang juga menjabat PD III FH Undana itu, masalah kesehatan sangat berpengaruh pada mutu dan kesejateraan masyarakat.

Disebutkan, seminar ini bertujuan untuk mengembangkan isu penting dalam kanca nasional dan internasional dalam hukum kesehatan dan mempresentasikan hal disiplin kedokteran serta menduskusikan langka praktis dalam hukum kesehatan demi derajat kesehatan dan kesejateraan masyarakat. (sani asa)

Loading...
Loading...
To Top