RAGAM

Kemensos dan Pemkot Kupang Pulangkan Penghuni Lokalisasi KD. Biaya Pemulangan Rp 416 Juta

Pihak Kemensos serahkan bantuan kepada eks penghuni KD.

KUPANG, Kilastimor.com-Kementerian Sosial (Kememsos) bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kupang menggelar Launching Pemberian Bantuan dan Pemulangan Penghuni Eks Lokalisasi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema “Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi 2019”, bertempat di Karang Dempel (KD) Alak, Jumat (4/10/2019).

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kemensos RI, Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si, Forkopimda Kota Kupang, Ketua Yayasan Warna Kasih (YAWAKAN), Drs. Darius Djara, pimpinan Perangkat Derah Kota Kupang, Camat Alak, Ridhon Alexander Bire,S.IP, Para Lurah se-Kecamatam Alak, dan Ketua LPM Kelurahan Alak, Yuliana Pau, SH.

Penutupan Lokalisasi KD berdasarkan Keputusan Wali Kota Kupang, Nomor: 176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak Kota Kupang. Tekad Indonesia bebas prostitusi Tahun 2019 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebuah tugas besar dan mulia untuk mengentaskan bentuk-bentuk penyakit sosial yang berkaitan dengan prostitusi sehingga memulihkan fungsi sosial warga negara agar dapat berperan secara wajar di tengah masyarakat.

Kegiatan bertujuan untuk mengentaskan masalah kesejahteraan sosial, melakukan upaya pemulihan fungsi sosial warga negara, menciptakan ketentraman masyarakat, meniadakan/menghapus praktek prostitusi, menegakkan norma hukum agama, hukum Negara dan kemasyarakatan, melaksanakan program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini di tandai dengan penyerahan Bantuan Sosial UEP, Bantuan Jaminan Hidup, Bantuan Transport Pemulangan dan Biaya Operasional Lembaga dari Direktur Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si yang di terima oleh Pj. Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, untuk 68 orang penghuni eks sebesar Rp. 416.000.000,- .

Baca Juga :   Tempat Tinggal Siswa Jauh, SMPN Kimbana Butuh Asrama

Pj. Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata mengemukakan, kegiatan ini merupakan kegiatan strategis dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Dimana pada tahun 2019 seharusnya Indonesia sudah bebas dari lokalisasi yang dilaksanakan secara serempak.
Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial Kota Kupang juga terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tempat atau spot lain yang dicurigai juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, meskipun tidak resmi dalam bentuk lokalisasi.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memfasilitasi proses pemulangan Para Penghuni Eks KD. Saya harap, pendamping dari Dinas Sosial Kota Kupang yang ikut serta, dapat membantu memfasilitasi proses administrasi kependudukan di daerah tujuan,”, ujarnya.

Elvianus Wairata juga menyampaikan harapan kepada 68 penghuni lokalisasi itu, agar dapat beralih profesi dan mengikuti kegiatan penyuluhan maupun pelatihan di daerah asal, sehingga meningkatkan keterampilan yang dimiliki. (sani asa)

Loading...
Loading...
To Top