TIMOR

Pilkades Lima Desa di Belu Dilaporkan ke DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Hasil pemilihan kepala desa serentak ternyata bukan tanpa masalah
Pilkades di lima desa, Rabu (16/10) menuai protes warga. Pasalnya ada sejumlah persoalannya yang terjadi saat pemilihan berlangsung.

Kelima desa dimaksud yaitu Leun Tolu, Teun, Umaklaran dan Sisi Fatuberal juga Leowalu. Aksi protes hasil Pilkades serentak kelima desa tersebut disampaikan baik tertulis maupun melalui telepon langsung kepada Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu, sesaat setelah Pilkades.

Wakil Ketua DPRD Belu, Cyprianus Temu kepada media usai menerima masyarakat Desa Leuntolu dan Teun mengemukakan, masalah yang diterima seputar sah tidaknya pencoblosan surat suara pada tanda gambar calon dan diluar area tanda gambar calon lainnya pada surat suara.
Masalah lainnya yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar di DPT dan DPS.

Aksi protes kelima desa tersebut kata Cypri Temu akan segera disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay untuk segera ditindaklanjuti dengan surat edaran soal sah tidaknya pencoblosan surat suara terjadi diluar nama dan foto calon. Hal ini penting mengingat deadline penyelesaian sengketa Pilkades sesuai Perda hanya berlangsung 2×24 jam setelah pencoblosan.

“Hari ini juga kami surat pemerintah kabupaten untuk segera keluarkan surat edaran kepada semua desa yang melaksanakan Pilkades serentak pada tanggal 16 Oktober. Pemerintah harus tegas menjelaskan salah tidaknya pendobelan surat suara dan masalah lainnya sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuannya biar ada kesamaan penerapan Perda oleh 32 desa yang melaksanakan Pilkades serentak,” jelas anggota fraksi Partai Nasdem Belu itu.

Baca Juga :   Buku Dua Tahun SBS-DA Memimpin Malaka Dicetak Sebanyak 1.000 Eksemplar

Sementara itu dua orang calon Kepala Desa Leun Tolu masing-masing, Andreas Seran Luan dan Guido Toto yang ditemui saat menggelar aksi protes di ruang kerja wakil ketua II DPRD Belu mengaku protes penerapan Perda tentang Pilkades.
Pasalnya dalam kasus tertentu terjadi ketidak adilan dalam praktek lapangan. “Di desa Rafae ada kasus pendobelan pencoblosan surat suara yaitu ditanda gambar calon dan diluar tanda gambar calon dianggap sah. Di Desa Leun Tolu kasus yang sama dianggap tidak sah. Kasus lainnya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan identitas KTP tidak dibolehkan sedang pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan keterangan dari pemerintah desa dibolehkan,” tuntas Andreas Seran Luan. (ferdy talok)

Loading...
Loading...
To Top