TIMOR

Wow…Surat Suara Tidak Sah di Pilkades Teun Sebanyak 171 Surat Suara

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pelaksanaan Pilkades Serentak di 32 Desa di Kabupaten Belu, masih meninggalkan persoalan. Salah satu yang mengemuka yakni banyaknya surat suara yang tidak sah. Hal ini terjadi lantaran lipatan surat suara yang dinilai bermasalah hingga ada salah coblos, juga aturan tegas tidak mengatur soal pencoblosan. Dimana pemilih mencoblos satu calon namun mengenai bagian lain surat suara tanpa mengenai foto dan nama calon lain akan tetapi dianggap dianggap tidak sah.

Fenomena tersebut terjadi hampir diseluruh desa yang menggelar pilkades, termasuk Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

Atas kondisi itu, Kamis (17/10/2019), calon Kades Teun, Krispianus Tanjung, Herminus Mau serta Tae Gaspar bersama pendukungnya mengadukan hal itu kepada DPRD Belu.
Kedatangan calon kades dan masyarakat Teun itu, diterima Wakil Ketua DPRD Belu, Cyrianus Temu, didampingi Wakil Ketua Komisi A, Marthen Naibuti, dan anggota DPRD, Aprianus Hale, Feby Juang dan Manuel do Carmo.

Dalam pernyataan sikapnya para calon menyebutkan, pilkades Teun telah terselenggara. Namun ada beberapa alasan sehingga pihaknya menolak hasil pilkades.
Pertama, terjadi perbedaan pendapat panitia antara surat suara sah dengan surat suara tidak sah. Yang mana, tanda cpblos dinyatakan tidak sah bila dicoblos pada gambar dan nama calon, juga diluar gambar. Hal ini terjadi di TPS 1, 3 dan TPS 4. Sementara di TPS 2 panitia menyatakan sah.

Baca Juga :   Eland Seran, Pengacara Muda Asal Belu Ditembak Orang Tak Dikenal di Denpasar

Kedua tulis para calon, TPS 1 dan 2, panitia tidak menyiapkan daftar hadir pemilih, sebagai alat kontrol kehadiran pemilih sebagaimana dalam Perda Nomor 6nTahun 2015 Pasal 42 ayat 1.

Ketiga, terjadi peningkatan surat suara tidak sah, karena dalam proses pemilihan di TPS 04, panitia tidak menjelaskan cara mencoblos yang benar. Adapun surat suara tidak sah yakni, TPS 1, 40 suara tidak sah, TPS 2, surat suara tidak sah dinyatakan sah, TPS 3, 33 suara tidak sah dan TPS 4, 98 surat suara tidak sah. “Total suara tidak sah sebanyak 171 suara,” tutur mereka.

Disamping itu, pada poin keempat terdapat pemilih yang menggunakan hak suara setelah semua memberi hak suara, padahal pemilih itu tidak diketahui oleh saksi. Poin kelima, ada juga pemilih dibawah umur menggunakan hak suara.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan pencoretan C Plano yang masuk kategori pengrusakan dokumen negara.

Atas hal itu tegas mereka, perlu dilakukann pemungutan suara ulang di empat TPS di Teun, dengan mengganti panitia pilkades. Jika tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya tidak menerima hasil pilkades.

Menanggapi sikap para calon dan masyarakat Teun, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu
mengatakan, pihaknya telah menerima laporan soal pilkades. Pengaduan itu berasal dari Desa Leun Tolu, Teun, Umaklaran dan Sisi Fatuberal dan Leowalu.
Aksi protes hasil Pilkades serentak kelima desa tersebut disampaikan baik tertulis maupun telepon langsung kepada Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu  sesaat setelah Pilkades serentak Rabu sore lalu.

Baca Juga :   Pasi Intel Kodim 1605/Belu Pimpin Patroli Gabungan untuk Cegah Aksi Teroris di Kabupaten Belu

“Masalahnya  seputar  sah  tidaknya   pencoblosan doubel surat suara pada tanda gambar calon dan diluar area tanda gambar calon lainnya pada surat suara. Masalah lainnya yaitu pemilih  yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar di DPT dan DPS,” jelas Wakil Ketua II DPRD Belu, Cypri Temu usai menerima aksi protes   Pilkades Leun  Tolu di ruang kerjanya kemarin siang.

Aksi protes kelima desa tersebut kata Cypri Temu akan segera disampaikan bupati Belu Willybrodus Lay untuk segera ditindak lanjuti mengingat dead line penyelesaian sengketa Pilkades sesuai Perda hanya berlangsung 2×24 jam setelah pencoblosan.

” Hari ini juga kami surat pemerintah kabupaten untuk segera keluarkan surat edaran kepada semua desa yang melaksanakan Pilkades serentak pada tanggal 16 Oktober. Pemerintah harus tegas menjelaskan salah tidaknya pendobelan surat suara dan  masalah lainnya sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuannya biar ada kesamaan penerapan Perda oleh 32 desa yang melaksanakan Pilkades serentak,” jelas anggota DPRD Belu asal fraksi Partai Nasdem Belu.

Sementara itu, anggota DPRD Belu lainnya, Aprianus Hale meminta pemerintah tegas dengan hasil pilkades yang ada, dengan mengeluarkan surat edaran terutama soal sah dan tidaknya surat suara sah. Paslanya, surat suara tidak sah begitu besar jumlahnya, dibanding dengan Pemilu 17 April 2019 lalu.

Pihaknya kata dia, akan mengawal semua laporan yang masuk sehingga bisa menemukan kebenaran dan azas demokrasi seutuhnya. (ferdy talok)

Baca Juga :   Gubernur NTT Panen Raya Jagung di Malaka. Lebu Raya: Produksi Terus Meningkat
Loading...
Loading...
To Top