TIMOR

Bupati Malaka Minta APBD Berorientasi Terhadap Peningkatan PAD

Bupati Malaka sampaikan nota keuangan 2020.

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) meminta seluruh pimpinan daerah dan anggota DPRD Kabupaten Malaka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara intervensi belanja daerah yang harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dalam Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Senin (11/11/2019).

Bupati SBS menyadari akan rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Dan upaya untuk meningkatkan PAD sebagai perwujudan kemandirian daerah, maka perlu perhatian dari Pemda Malaka bersama DPRD Malaka.
Caranya, melalui intervensi belanja daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Dikatakannya, alokasi belanja daerah terutama belanja langsung, tidak sekedar daftar belanja daerah, namun lebih kepada upaya investasi yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, melalui peningkatan daya tarik dan iklim investasi serta dunia usaha yang kompetitif dan dinamis di Kabupaten Malaka.

Bupati SBS menjelaskan, sehubungan dengan perkembangan dan tuntutan akan kebutuhan penyelenggaraan Pemda, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang semakin dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, maka secara umum struktur RAPBD Kabupaten Malaka tahun anggaran 2020 digambarkan sebagai berikut:

Target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 842.317.126.610 atau turun sebesar Rp 11.100.463.475 dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 853.417.590.115.
Belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp 892.130.986.231 atau turun sebesar Rp 16.677.505.687 dari APBD tahun 2019 sebesar Rp 908.808.491.891.

Baca Juga :   Pemkot Kupang Teken MoU dengan Pemerintah Jepang

Berdasarkan gambaran pendapatan dan belanja tersebut, maka diprediksi terjadi defisit sebesar Rp 49.813.859.591 atau 5,91 persen yang akan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar defisit. Dengan demikian Silpa tahun berkenaan sama dengan nol.

Disebutkan, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Struktur RAPBD tahun anggaran 2020 tersebut menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi atau dominan, dengan rasio sebesar 76,13 persen.

Meskipun pertumbuhan PAD tercatat meningkat menjadi Rp 52.138.625.967, namun sharing atau kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 6,19 persen dari total pendapatan daerah.

Rasio dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 76,13 persen, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18 persen pada RAPBD tahun 2020. (edy sumantri)

Loading...
Loading...
To Top