HUKUM & KRIMINAL

Perppu Kebiri Telah Berlaku, Ini Pandangan Para Pakar Hukum

BETUN, Kilastimor.com-Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menggelar seminar nasional dengan tema implementasi pelaksanaan eksekusi Perppu Kebiri dan undang-undang perlindungan anak pandangan hukum medis dan HAM, Jumat (8/11/2019) di Hotel Naka.

Dekan Fakultas Hukum Undana, Yorhan Yohanis Nome, SH. M.H dalam sambutannya saat membuka seminar menyampaikan bahwa diskusi ilmiah ini menjadi salah satu konsep yang baik untuk menemukan satu hasil untuk disampaikan ke publik.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada parah pemateri yang hadir, karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa dan dosen terkait undang-undang kebiri ini.

Undang-undang mengenai kebiri ini memang menjadi salah satu topik hangat yang sedang dibahas. Olehnsebab itu, Fakultas Hukum Undana melaksanakan kegiatan ini, agar bisa menjadi satu konsep berpikir yang baik.

Jhon mengemukakan, perppu menjadi undang-undang. Sehingta sangat layak untuk mendiskusikan secara hukum pula.

Ketua Mahupiki yang juga dosen Universitas Tri Sakti, Dr. Yeti Garnasih, SH.,MH. dalam materinya menyampaikan Presiden Joko Widodo telah telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:
Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Lanjutnya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang kemudian diubah
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Baca Juga :   RA Jadi Mucikari Artis Pekerja Seks Komersial (PSK) Sejak 2012

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Yeti menjelaskan Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pada lanjutan pasal dua bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Contoh kasus, Pengadilan memutuskan Aris bersalah melanggar Pasal 76 D junto Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemuda tukang las itu dihukum penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga :   Polres Belu Gelar Perkara Beberapa Kasus Dugaan Korupsi yang Tertunda. Kapolres: Salah Satunya Kasus Cetak Sawah. Saya akan Tuntaskan

Selain itu, Aris dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Aris dihukum penjara dan kebiri kimia setelah terbukti melakukan 9 kali pemerkosaan di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Ada pun para korbannya merupakan anak-anak.

Aksi pemuda itu dilakukan sejak tahun 2015 dengan modus mencari korban dengan kriteria anak gadis, sepulang dari bekerja. Aksi bejat itu dilakukan di tempat sepi. Salah satu aksinya pada Kamis, 25 Oktober 2018, sempat terekam CCTV.

Eksekutor adalah Jaksa tidak mempunyai kemampuan atau pengetahuan medis maka seeharusnya adalah Dokter diperlukan untuk melakukan tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan, namun dari IDI menolak.
Inggris sejak tahun 1950, 10 negara bagian di Amerika serikat, Korea selatan, Kazakstan, Rusia sejak tahun 2011 (dibentuk ahli Forensik), Israel sejak tahun 2008, Molduva, Argentina, Malaysia. Tutup Yeti.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Nusa Cendana Undana Kupang, Dr. Simplexius Asa, SH., MH mengkaji secara dalam dari HAM.

Menurutnya negara menjamin HAM seseorang, termasuk pelaku tindak pidana sekalipun. UUD 1945 ex Pasal 28G ayat (1) 28G Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ex Pasal 33 Ayat (1) Indonesia sudah meratifikasi “Konvensi Anti Penyiksaan” dengan UU Nomor 5 Tahun 1998, meski belum diikuti dengan pembentukan regulasi nasional dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 Non-derogable versus derogable right.

Lanjut Kepala Pusat Studi HAM Universitas Nusa Cendana itu, penegakan hukum dari seorang pelaku tindak pidana haruslah tidak bertentangan dengan prinsip “human dignity” dan dijatuhkan secara proporsional setara dengan perbuatannya.

Negara hanya dapat melanggar HAM seorang pelaku tindak pidana jika kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu, mengancam keberlangsunan negara, sedemikian rupa sehingga diperlukan tindakan serius untuk menyelamatkan keberadaan dan keberlangsungan negara.

Menurut dia, penjelasan umum UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga :   Panenan Jagung RPM Melimpah, Ketua Poktan Lorosae: Terima Kasih Pemda Malaka

Menurut Simplex, UU ini menuai pro dan kontra. Yang pro yakni hukuman kebiri kimia semata-mata untuk melindungi hak anak yang menurut konstitusi sebagai non-derogable right. Ini akibat Kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari waktu ke waktu dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Baik perumusan, penjatuhan maupun pelaksanaan putusan hakim terkait tindakan kebiri tidak mengandung pelanggaran HAM, dan karena itu akan terus dijamin implementasinya untuk memperhatikan aspek HAM.

Penjatuhannya dikenakan kepada seseorang pelaku kejahatan seksual dewasa, yang telah terlebih dahulu melanggar HAM orang lain. Lanjutnya pemerintah berjanji, bahwa pelaksanaan tindakan kebiri diawasi secara ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan.

Simplex menyampaikan, yang kontra menilai tidak progresif, karena hanya berorientasi retributive berupa temporary incapacitacy. Padahal saat ini orientasi dan tujuan pemidanaan sudah bergeser pada pemulihan terhadap korban dan pelaku serta masyarakat.

Negara tidak memberi perlindungan yang progresif terhadap korban (berupa kompensasi, pengobatan, konseling), Hanya merupakan response emosional dan negara hanya mencari cara yang gampang, padahal dampak yang dihasilkan tidak significant. Setidaknya sulit diukur.

Mereka menilai, ada pelanggaran HAM karena negara secara sadar memberikan penderitaan fisik beberupa penyiksaan terhadap pelaku. Maka Komnas HAM menolak tindakan kebiri dan IDI menolak sebagai eksekutor.

Sebelumnya, Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini masalah kekerasan seksual sangat meningkat. Hingga pertengahan tahun 2019, terdapat 78 kasus kekerasan terhadap anak. Karena itu, perlu ada perlindungan anak terhadap hukum.

Peserta yang hadir berjumlah 200 orang yang terdiri dari para dosen fakultas hukum se- Undana, Unkris, Unwira, UPG, dan FH Universitas Muhammadyah Kupang.

Lanjutnya, tujuan kegiatan ini yaitu untuk memahami Perppu Kebiri dan UU Perlindungan Anak, memahami undang-undang kebiri terhadap kesehatan manusia dan memahami nilai-nilai hak asasi manusia berkaitan dengan pelaksanan undang-undang kebiri. Target dari undang-undang perlindungan anak yang ingin dicapai yakni memberikan gambaran efek samping dari kebiri. dan memberikan gambaran mengenai hak asasi manusia. (sani asa)

Loading...
Loading...
To Top