HUKUM & KRIMINAL

PT Kupang Bebaskan Basri Nelayan Asal NTB. “Semua Barang Bukti Harus Dikembalikan kepada Nelayan”

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, dalam putusannya Nomor 226/PID/2019/PT KPG tertanggal 13 November, membebaskan, Basri nelayan asal Sumbawa, Provinsi NTB yang sebelumnya divonis penjara oleh PN Kelas IA Kupang.

Copyan Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/Akta Pid/2019/PN Kupang yang diterima media ini, Selasa (26/11/2019), ditandatangani Juru Sita PN Kupang, Deolinda Da Silva dan Kuasa Terbanding, Gerge Diter Nakmofa.

Dalam akta tersebut menyebutkan, PN Kupang telah memberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Kupang kepada Terbanding (semula terdakwa) Basri, terkait putusan tersebut.
Adapun amar putusan itu berbunyi, mengadili: 1. menerima banding dari penuntun umum. 2. Membatalkan putusan PN Kupang, Nomor 209/Pid. Sus/2019/PN Kupang tertanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut.

Dalam konsiderans mengadili sendiri: 1. Menyatakan terbanding semula terdakwa Basri, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh penuntut umum. 2. Membebaskan terbanding (Basri) dari dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan kedudukan harkat dan martabat terbanding seperti semula. 4. Menetapkan barang-barang bukti diantaranya KM Yuliani Indah GT 12, uang Rp 57 juta dari lelang lobster sebanyak 304 kilo dan sejumlah dokumen yang diambil dan barang bukti lain, untuk dikembalikan kepada terbangding yang semula terdakwa, Basri. 5. Membebani pembayaran perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara.

Diberitakan media ini sebelumnya, proses penyidikan terhadap dua nelayan asal Sumbawa yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Pol Airud) Polda NTT dipertanyakan.
Pasalnya, ada sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyidikan terhadap Saharullah selaku Nahkoda dan Basri.

Baca Juga :   Menuju El Tari Cup 2019, Pemda Malaka Koordinasi dengan Paguyuban

Berdasarkan kronologi yang didapat media ini menyebutkan, pada 12 Agustus 2019 lalu, Saharullah bersama Basri dan sejumlah ABK masuk ke Pelabuhan Perikanan Tenau. Para nelayan asal NTB itu membawa hasil tangkapan berupa lobster.

Setelah sandar, pihaknya kemudian didatangi pihak Pol Air Polda NTT, untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu, ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk NTT telah habis masa waktu sejak Maret 2019 lalu. Sementara SIPI asal NTB masih aktif atau berlaku.
Karena SIPI NTT yang telah kadaluarsa, Pol Air kemudian menahan nahkoda kapal Juliani Indah, Saharullah dan Basri.

Agus salah satu ABK Kapal Juliani Indah yang dihubungi media ini belum lama ini mengatakan, Nahkoda Saharullah dan Basri tidak memiliki kesalahan fatal dan melakukan tindak pidana.

Dia mengaku, memang dalam pemeriksaan, didapati SIPI untuk perairan NTT sudah mati sejak Maret lalu. Namun sesuai pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Permen 48/Permen-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan, kesalahan itu hanya bersifat administratif, bukan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada Saharullah dan Basri. “SIPI mati maka itu hanya pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. “Kami heran sampai nahkoda dan ABK ditahan,” sebutnya.

SIPI NTT bilangnya, hendak diperpanjang saat tiba di Kupang. Namun keburu ditangkap dan ditahan pihak Pol Air. Padahal itu hanya pelanggaran administratif sebagaimana UU dan Permen.
Keduanya dinyatakan melakukan tindak pidana, jika melakukan pengeboman ikan. Namun hal itu tidak pernah ada. Yang ada hanya pelanggaran administratif.

Baca Juga :   Warga Weliman Temukan Pria Tak Dikenal Tewas Terbakar

Saat ditangkap, kata dia, pihaknya membawa membawa lobster sekitar 200 kilo, dengan harga diperkirakan Rp 250.000 per kilo atau sekira Rp 50 juta. Semuanya kemudian disita polisi. Hingga kini pihaknya tidak mengetahui keberadaan barang bawaan mereka yang disita. “Apakah dijual atau masih ditampung kami tidak tau,” tambahnya, seraya memambahkan, selama nahkoda menjalani proses hukum, imbuhnya, pihaknya terlantar di Pelabuhan Ikan Tenau tanpa diperhatikan.

Sementara itu, berdasarkan copyan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Direktorat Kepolisisan Perairan dan Udara Polda NTT yang diterima media ini menyebutkan, berdasarkan surat pemberitaun hasil penyidikan nomor: B/VIII/2019/Ditpolairud dan laporan polisi nomor : LP/08/VIII/2019/Ditpolairud tanggal 13 agustus 2019 bahwa beberapa nelayan kapal ditangkap oleh pihak pol air atas dugaan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Disebutkan, bahwa dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana dan kedua tersangka ditahan selama 20 hari kedepan terhitung 14 Agustus hingga 2 September 2019. (ferdy talok)

Loading...
Loading...
To Top