TIMOR

BMPS NTT Minta Jangan Ada Diskriminasi Sekolah Negeri dan Swasta

KUPANG, Kilastimor.com-Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Diskusi Akhir Tahun, dengan tajuk Evaluasi Tahun 2019 dan proyeksi pendidikan NTT Tahun 2020. Kegiatan tersebut terlaksana di Aula Komodo Kantor DPD RI NTT. Selasa,(17/12/2019).

Hadir sebagai Narasumber dalam diskusi akbar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan NTT Drs. Benyamin Lola M.Pd, Anggota Komisi V yang mewakili Ketua DPRD NTT, Yan Windi, Sekjen BMPS Pusat Romo V. Darmin Mbula, Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, Jurnalis Majalah Pendidikan Cakrawala Gusti Rikarno S.Fil dan Moderator Pius Rengka.
Diskusi tersebut juga dikuti sekira 150 peserta dari kalangan pendidik sekolah swasta dan beberapa yang berasal dari Sekolah negeri di tanah Flobamora ini.

Dalam materi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola menyampaikan terkait Program Pendidikan Tahun 2020, yang dicanangkan Pemprov adalah Peningkatan Aksesibilitas sarana-prasarana pendidikan, dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Umum (DAK/U), dan Pengembangan kualitas pendidik melalui program pelatihan dan kompetensi Guru. Hal ini dikarenakan untuk menyambut kebijakan Merdeka Belajar dari Mendikbud Nadiem Makarim, kemudian meningkatkan manajemen pendidikan, penetapan DAK fisik untuk mendukung wajah pendidikan dasar 12 tahun sesuai arah kebijakan Nasional.

Pengembangan pendidikan vokasi dengan mendorong spesialisasi berbasis keunggulan daerah dan kerja sama dengan dunia usaha, dengan mengadakan lembaga sertifikasi profesi bagi setiap tamatan SMK sehingga dapat bekerja ditempat lain sesuai kemampuannnya.
“Saya merasa berdosa karena pengangguran kita dikontribusikan oleh Anak-anak SMK, yang seharusnya dengan memiliki kompetensi yang murni sudah harus bekerja, ternyata kita hanya memberikan pengetahuan kognitifnya saja, tetapi ketrampilan kerja itu sangat minim,” katanya.

Benyamin melanjutkan, Pemprov NTT akan meningkatkan manajemen pendidikan, hal ini karena evaluasi pada 2019 belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni pada guru dan kepala sekolah disibukkan dengan berbagai aktifitas tambahan yaitu harus mengelola Dana BOS, DAK. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memutuskan mata rantai yang berpeluang korupsi. juga meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Baca Juga :   Anggota DPRD Kota Kupang Batal Dituntut Jaksa. Sidang Ditunda Pekan Depan

“Kita pastikan agar Dapodik pada setiap sekolah harus benar-benar Fixed, sehingga dapat menurunkan kebijakan yang positif, dan alokasi dana transfer daerah, dan secara keseluruhan terjadi peningkatan yang signifikan di setiap daerah. Untuk DAK SMA ini mengalami kenaikan dari Rp 43 miliar menjadi Rp 101 miliar. sementara untuk Sekolah Luar biasa Rp 1 miliar menjadi Rp 6,5 miliar. Untuk DAK SMK dari Rp 168 miliar menjadi Rp 183 miliar.

Selanjutnya Sekjen BMPS Pusat, Rm V. Darmin Mbula menyampaikan terkait evaluasi pendidikan di NTT, indikatornya ada pada Guru, satuan sekolah dan pemerintah. Pasalnya, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, akan menghadirkan suatu otonomi sekolah dalam menentukan kelulusan pada akhir Tahun ajaran.

“Ujian sekolah dan Nasional dikembalikan kepada Otonomi Sekolah dan secara khusus Guru, karena Guru lah yang mengetahui keadaan muridnya, supaya secara Nasioanal itu pendidikan kita itu berkaualitas atau tidak maka sesuai dengan lperintah Undang-undang harus melalui evaluasi, supaya ada kemerdekaan belajar, bukan dihapus tetapi diganti dengan,” ucapnya.

Ia menambahkan dari kebijakan Pemerintah tersebut yang berdampak bagi Sekolah Swasta yaitu, membenahi Dismanajemen (manajemen berbasis ketidak percayaan), mulai dari pusat. Sebab sisi pendidikan saat ini berdasarkan ketidak percayaan, sehingga kecurigaan dalam pengawasan meliputi aktifitas lembaga yang menjalankan peran sebagai penyelenggara pendidikan, maka dari inilah menyebabkan laporan administratif yang baik-baik tapi kinerjanya kurang.

“Merdeka Belajar ini, maka segala ketimpangan dari Disadministrasi Manejemen, dirubah menjadi suasana Kepercayaan sehingga ada dampak positif bagi Siswa saat bertatap muka bersama Guru, karna hanya didalam kepercayaan maka kredibilitas inovasi Guru-Guru itu bisa terjadi, maka ada Narasi RPP 1 halaman, ini adalah narasi simbolik yang nantinya Guru dapat mewujudkan kompetensinya,” ungkapnya.

Baca Juga :   Syukuran Pelantikan di Motadikin, Bupati Malaka Minta OPD Kerja Sesuai Tugas

Untuk menjalankan paradigma kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, Rm Darmin pun meminta kepada setiap kepala sekolah harus mengetahui situasi, kondisi disekolahnya, sehingga dapat berpikir kreatif untuk menerapkan Otonomi. “Kepala sekolah itu bukan hanya ahli terhadap Administrasi, tetapi wajib berbasis Manajer yang akuntabilitas. Jadi ini tantangan untuk tantangan kepada setiap sekolah, kehadiran kepala sekolah harus lebih banyak dari anggota muridnya,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Yan Windi mengatakan sekolah swasta adalah pelopor pembangunan manusia di NTT. Karenanya perlu selalu ada inovasi keberanian, dengan melakukan terobosan demi meningkatkan kualitas SDM.

Ia menambahkan, pendidikan menjadi prioritas yang tercantum dalam RKPD 2020 Pemprov NTT, yakni Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak utama Ekonomi Berbasis Masyarakat. Namun dalam anggaran hanya ditetapkan 3,08 persen diluar Dana BOS.

Oleh karena itu, Windi mengatakan bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi pendidikan NTT pada Tahun 2020. “Untuk mengatasi masalah pendidikan di NTT.

Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, terdapat hal baik dari kebijakan Pemprov NTT, yakni Alokasi Rp 50 miliar bagi alokasi transportasi dan kesra bagi guru honor dan PNS.

Ia juga menambahkan, terkait tantangan yang dihadapi Pendidikan NTT adalah bagaimana menyelaraskan kebijakan Kemendikbud yang revolusioner dengan menggunakan anggaran yang terbatas. Serta dengan adanya kebijakan Pemprov dalam menyiapkan grand design pendidikan dan ebudayaan.

Sebagai catatan, pada tahun 2019 menurut Winston yakni, alokasi anggaran Rp 50 miliar. Namun jumlah guru 11.000 orang. Dimana terjadi ketimpangan, yakni besaran uang yang didapat pada guru honer komite Rp 400.000, sedangkan guru honor yayasan Rp 300.000. “Sekolah Swasta salahnya apa, apakah mereka kelas dua? Dalam pembangunan pendidikan, ini menyakitkan dan mengkonfirmasi adanya diskriminasi.

Menurut Winston, diketahui biaya penyelenggaraan belajar mengajar bagi sekolah swasta tergantung pada jumlah siswa yang diterima. Ada peserta didik di sekolah swasta yang minim, hal tersebut dikarenakan adanya kampanye sekolah negeri bebas biaya dan pungutan. Ini penyebab daya tarik besar bagi anak-anak dan orang tua untuk mendaftar pada sekolah negeri.

Baca Juga :   Mere: Pengelola Parkir Bermasalah di Kota Kupang tidak Dilibatkan di Tahun 2020

Kemudian adanya regulasi UU ASN bahwa Guru ASN harus bekerja pada instansi negeri atau sekolah negeri. “Kami harapkan kepada Gubernur agar dapat memberikan kebijakan tegas, sehingga tenaga pengajar ini tidak membuat kapling status dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Cukup sulit bagi guru swasta untuk mendapatkan SK gubernur sebagai syarat NUPTK,” bebernya

Hal lain, realisasi dana BOS bagi sekolah swasta sering terlambat, sehingga membuat adanya penggunaan anggaran yang bersumber dari utang untuk melaksanakan Ujian Nasional, serta masih adanya kontrovensi terkait pemungutan uang komite dari orang tua murid. Disamping itu, kurangnya pelatihan bagi peningkatan kualitas guru swasta, sehingga berdampak besar pada mutu pendidikan NTT, yang konsisten di peringkat 30 nasional.

Terkiat proyeksi pendidikan NTT tahun 2020 dia menyarankan agar perlu adanya kesetaraan antara guru sekolah negeri dan swasta dalam APBD 2020, pastikan Guru komite dan yayasan memenuhi syarat intuk mendapatkan insentif yang sama.

Mendukung DPRD dan Pemprov untuk mengatasi persoalan guru menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pasalnya dengan keterbatasan anggaran yang dialami, maka sudah seharusnya diberikan kepada Pemerintah RI untuk memberikan perhatian penuh terhadap guru swasta dan negeri yang ada di NTT.

Mantan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT ini juga menyampaikan terkait BMPS mendesak Kepada DPRD dan Pemprov NTT agar segera membuat kebijakan yang mendukun sekolah swasta dan tidak mengutamakan sekolah negeri saja. Pendidikan swasta adalah pelopor pembangunan manusia pertama di NTT, dan pada akhir ini mulai dilupakan. Kemudian membangun komunikasi bersama Pemerintah Pusat agar dapat menganggarkan pembiayaan kebutuhan guru di NTT.
(*/sany asa)

Most Popular

To Top