TIMOR

Bapenda Kota Kupang Harus Hadirkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online

Wali Kota Kupang lantik Kepala Bapenda.

KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH melantik dan mengambil sumpah serta janji jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Selasa (21/1/2020).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan Kepala Bapenda Kota Kupang berdasarkan Keputusan Wali Kota Kupang Nomor BKPPD.821/70/D/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.

Mutasi terbatas tersebut menindaklanjuti penetapan Peraturan Walikota Kupang nomor 44 tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Hadir dalam acara itu antara lain, Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Drs. Yoseph Rera Beka, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si yang juga bertindak sebagai saksi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowaty, M.Kes, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, SH, Kepala BKPPD Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP, M.Si, Kepala BPBD Kota Kupang, Maxi Jemi Deerens Didok, S.Pd, M.Si, Kepala Dinas PM PTSP, Frengki Amalo, S.Sos, MM, Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Dra. Thruice Ballina Oey, M.Si, Kepala Dinas Damkar Kota Kupang, Drs. Mesakh Revael Bailaen, Kepala Dinas Perikanan, Orson Genes Nawa, SH dan Direktur RSUD S K Lerik, dr. Marsiana Yuleta Halek, Pemuka Agama Hindu, I Wayan Suparta, S.Ag serta para insan pers.

Baca Juga :   Dokumen dan Anggota Golkar Malaka Lengkap

Wali Kota dalam sambutan usai pengukuhan ini mengatakan, acara yang digelar dalam rangka melaksanakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Perda 6 tahun 2019 dan Perwali 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

“Badan Pendapatan Daerah diharapkan agar segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam kerangka smart city dan semangat ayo berubah,” tambah Jeriko.

Jefri berharap pejabat yang dilantik agar segera melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang baru sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. “Tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme,” sebutnya.

Jeriko berharap Bapenda segera menciptakan atau membenahi sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah menjadi sistem online yang terintegrasi antara Pemkot dalam hal ini Bapenda, bank sebagai tempat setor pajak dan sistem payment milik pelaku usaha/perusahaan seperti perhotelan, restoran, outlet perdagangan dan usaha-usaha lainnya.

Lanjutnya, mulai tahun ini diharapkan Pemerintah Kota Kupang melalui Bapenda segera menciptakan atau membenahi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah online yang mewajibkan setiap perusahaan/pelaku usaha seperti perhotelan, restoran, outlet-outlet pergadangan dan lain-lain agar mengintegrasikan payment system usaha masing-masing dengan sistem pajak online milik Pemerintah Kota Kupang yang dikelola oleh Bapenda, sehingga setiap transaksi otomatis tercatat dalam sistem pemungutan pajak milik Pemkot Kupang.

Baca Juga :   Immala Malang Ikut Pentas Seni dan Budaya. Mahasiswa Tampilkan Likurai dan Bidu

“Dengan begitu, diharapkan tidak akan ada lagi pajak jasa atau perdagangan yang luput setor. Dengan adanya sistem online, setiap transaksi tercatat dalam sistem di Bapenda dan ditetapkan sebagai pajak yang wajib disetor pelaku usaha. Sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir kerugian daerah akibat salah dalam penetapan pajak,” jelas Wali Kota Kupang.

Untuk mewujudkan sistem dimaksud bilang mantan anggota DPR RI itu, Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Bapenda akan bekerjasama dengan bank-bank, agar sistem pembayarannya dapat diintegrasikan dengan sistem pajak online Bapenda dan bank tempat penyetoran pajak para pelaku usaha/perusahaan.
Sedangkan untuk setiap pelaku usaha dan jasa yang beroperasi di Kota Kupang wajib mengintegrasikan sistem pembayarannya dengan sistem pajak online Bapenda Kota Kupang. (sani asa)

Loading...
Loading...
To Top