TIMOR

Berkontribusi Penting pada Keberagaman, Wali Kota Kupang Bakal Terima Penghargaan dari Menteri Agama

Jefri Riwu Kore

KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH diundang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta sebagai salah seorang kepala daerah yang akan menerima penghargaan dari Menteri Agama.
Wali Kota Kupang dinilai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia patut menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang berkontribusi dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan. Penghargaan rencananya akan diberikan pada acara Malam Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti ke-74, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 Kamis, (16/1/2020) di Auditorium H. M. Rasjidi Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat.

“Dalam rangka malam tasyakuran memperingati Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama Tahun 2020, kami mengudang saudara (Wali Kota) untuk menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah yang berkontribusi dalam Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kamis 16/1/2020,” bunyi undangan kepada Wali Kota Kupang, yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH kepada media terkait undangan itu mengaku bangga akan menerima penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kepala daerah yang yang berkontribusi dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan di Kota Kupang.

“Pemerintah Kota Kupang berperan dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang yang terwujud melalui fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana serta prasarana peribadatan. Berbagai program dan kegiatan seperti memberangkatkan Jemaah haji setiap tahunnya bahkan tahun 2019 Pemkot juga memberikan bantuan ibadah Umroh bagi 10 orang hasil seleksi MUI Kota Kupang,” ujar Wali Kota Kupang.

Baca Juga :   Fary Francis Beri Kuliah Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di Poltekes Kupang

Lebih lanjut, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH mengatakan, Pemerintah Kota Kupang juga menfasilitasi kegiatan lintas keagamaan lainnya, seperti perayaan natal bersama masyarakat kurang mampu, kegiatan Orang Muda Katholik, pelaksanaan Lomba Pesparani Tingkat Kota Kupang, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dalam rangka perayaan hari raya Nyepi umat Hindu di Kota Kupang, dan masih banyak kegiatan lainnya.
Hal ini sejalan dengan misi ke-6 Pemerintah Kota Kupang yakni Membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan dan kerukunan Lintas SARA atau dikenal dengan KUPANG RUKUN DAN AMAN.

Dalam bidang pendidikan agama, tahun 2019 Pemerintah Kota Kupang menetapkan sebanyak 16 formasi jabatan Guru Agama dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 1 formasi guru Agama Hindu, 5 guru Agama Islam, 4 guru agama Katholik dan 6 guru Agama Protestan.

September 2019 lalu katanya, dirinya meresmikan Kelurahan Fatubesi sebagai Kampung Kerukunan di Kota Kupang yang digagas oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang dan mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
“Adanya kampung kerukunan tersebut merupakan cerminan dan indikasi sekaligus harapan bahwa kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Kupang tetap terjaga serta terjalin baik, meskipun masyarakatnya majemuk dan terdiri dari beragam suku, agama dan ras.

Dalam acara tersebut juga bebernya, dirinya akan menerima piagam penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Wali Kota Kupang sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi mendukung program moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama.

Baca Juga :   BWS Nusa Tenggara II Intervensi Anggaran ke Malaka Senilai Rp 40 Miliar

Untuk diketahui, tahun 2018 lalu, Kota Kupang masuk dalam 10 besar sebagai Kota dengan skor Indeks Toleransi tertinggi berdasarkan
Survey Indeks Kota Toleran di 94 kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh SETARA Institute.
Komposisi penduduk menjadi salah satu parameter dalam mengukur indikator toleransi karena berkenan dengan tingkat kompleksitas tata kelola keragaman di kota. 4 variabel sebagai alat ukur dalam survey tersebut antara lain regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama. (sani asa)

Loading...
Loading...
To Top