RAGAM

BPJS Atambua Dinilai Abaikan Hak Peserta BPJS. Keluarga Korban Lakalantas Bayar Sendiri Biaya Perawatan di Rumah Sakit

Logo BPJS Kesehatan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak jauh dari sorotan dan kritikan tajam. Pasalnya, selain sorotan di tingkat nasional karena masalah keuangan lembaga tersebut, juga disorot peserta BPJS di daerah.
Sorotan kali ini datamg dari peserta BPJS aktif di Belu. Adalah Guido Laku Leto yang melayangkan kritik keras karena sistem pelayanan juga pemberlakuan aturan yang tidak sesuai.

Guido Laku Leto yang merupakan ASN Pada SMPN Lamaknen memgaku kesal dan kecewa atas perlakuan pihak BPJS yang tidak mau menangung biaya pengobatan anaknya, yang dirawat di RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD, Atambua sejak Sabtu (25/1/2020) hingga Kamis (30/1/2020).

Dikemukakan, sebagai ASN, pihaknya langsung potong gaji setiap bulan, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tanpa keterlambatan apalagi tunggakkan. Namun fakta terjadi, ketika anaknya, Nano Novensius Laku Leto yang mengalami kecelakaan tunggal, pada Sabtu pekan lalu, tidak dicover biayanya oleh BPJS, dengan alasan harus ada laporan polisi. “Bagaimana mungkin orang yang mengalami lakalantas, disuruh membuat laporan polisi. Apalagi lakalantas tunggal. Harusnya diberikan saja surat keterangan lakalantas untuk menjadi dasar BPJS membayar rumah sakit. Ketik harus gunakan laporan polisi, tentunya akan memakan waktu karena harus melewati penyelidikan dan penyidikan. Ini persyaratan aneh yang diberikan BPJS,” tandasnya.

Model pelayanan seperti ini lanjutnya, peserta akan terus merugi, karena iuran terus dibayar dan saat digunakan malah dihambat oleh BPJS. “Apakah ini upaya BPJS menghindari klaim dari rumah sakit? Lalu kemana iuran yang dibayar bertahun-tahun tanpa digunakan,” tegasnya.

Baca Juga :   Pemkab dan DPRD Malaka Saling Puji dan Apresiasi

Diuraikan, akibat pelayanan buruk ini, dirinya harus membayar biaya rumah sakit tanpa BPJS senilai Rp 3.987.000.

Pihaknya sudah menghadap, namun BPJS berdalih macam-macam, dan ditengarai ingin menghindari pembayaran. Harusnya BPJS membedakan lakalantas tunggal dan lakalantas yang melihat kendaraan dengan kendaraan. Bagaimana lakalantas tunggal harus melalui penyelidikan dan penyidikan. Lalu siapa korban dan siapa pelaku? Kalau begini terus, BPJS yang meraup untung, sedangkan peserta merana.

Lebih aneh lanjut Guido sapaan karibnya, akibat lakalantas itu, kedua anaknya dirawat ditempat berbeda. Anak keduanya, Rikard C. Laku Leto hanya dirawat jalan di Puskesmas Weluli tanpa dikenakan biaya apapun, karena peserta BPJS. Namun anak pertamanya yang dirujuk ke RSUD Atambua, malah dikenakan biaya oleh BPJS. “BPJS berdalih ada kesepakatan BPJS dan Polri untuk lakalantas. Kesepakatan bukan produk hukum, sehingga kesepakatan tidak bisa mengalahkan Undang-Undang,” tegasnya.

Dikemukakan, pihaknya akan segera melaporkan kasus ini ke DPRD Belu, dan jika tidak ada keputusan pasti maka pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polres Belu. “Kami akan tempuh jalur politik dan hukum jika tidak diselesaikan. Saya ini hanya PNS golongan II. Iuran BPJS sebenar memberatkan karena potong dari gaji. Faktanya pelayanan tidak sesuai. Iuran kami bayar bertahun-tahun, tapi pas sakit tidak dibiayai. Mana hak kami dan dimana keadilan sosial itu. Kita yang mengerti saja dibaikan, bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak mengerti hukum dan hak-haknya,” tegasnya.

Baca Juga :   Pemuda NTT Diajak Studi ke Belanda

Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Atambua, Widya Waskito dan Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Bernardino RNCF Rodrigues yang ditemui di kantor BPJS Senin (27/1/2020) untuk dikonfirmasi soal keluhan dan kritikan itu mengatakan sesuai Perpres 82 Tahun 2018 menyebutkan, pembiayaan lakalantas ditangung oleh Asuransi Jasa Raharja dan BPJS. BPJS menjadi.lembaga kedua setelah Jasa Raharja. BPJS akan menanggung biaya jika tanggungan Jasa Raharja melebihi Rp 20 juta.

Jika nilainya dibawah Rp 20 juta jelas keduanya, maka biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan dan Jasa Raharja.

Menyoal ini lakalantas tunggal, sehingga perlu cover BPJS, kembali keduanya mengatakan itu perlu laporan polisi, bukan surat keterangan dari kepolisian. Jika tidak dipenuhi, maka biaya perawatan di rumah sakit tidak bisa cover BPJS.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik terang penanganan masalah tersebut, biaya perawatan umum ditanggung keluarga. (ferdy talok)

Most Popular

To Top