TIMOR

Dana Desa 2020 di Belu Senilai Rp 143 Miliar. Wabup: Kelola Secara Transparan dan Akuntabel

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Belu bekerjasama dengan Dinas PPKAD juga KPPN menggelar Evaluasi Penyaluran Dana Desa 2019 dan Persiapan Penyaluran Dana Desa 2020.
Kegiatan evaluasi dan persiapan itu, berlangsung di Gedung Betelalenok, Selasa (21/1/2020).

Hadir dalam evaluasi itu, Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan, Plh Sekda, Marsel Mau Meta yang juga Kadis PPKAD, Kadis PMD, Januaria Nona Alo dan Kepala KPPN, Suharto, juga para kades dan camat serta para pendamping desa.

Wakil Bupati Belu, JT. Ose.Luan meminta kepala desa dan aparatnya untuk mengelolah dana desa secara transparan dan akuntabel.

Dikemukakan, sistem merupakan sesuatu yang telah menjadi model dan sebenarnya sesuatu yang berulang. Karena dari situ lahir yang namannya output termasuk pengelolaan dana desa.
Evaluasi yang digelar hari ini, juga hal yang berulang, untuk melihat segala sesuatu yang sudah dibuat menggunakan dana desa.

“Apa yang sudah kita terima dan sudah kita buat atau kerjakan. Kemudian apa yang akan kita pertanggungjawabkan,” tutur dia.

Dikemukakan, kepercayaan untuk mengelola dana desa, hendaknya dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tuhan menciptakan manusia itu didalamnya ada unsur baik dan unsur tidak baik yang selalu berhadapan. Uang itu lebih banyak menggiurkan. Orang lihat uang, mata hijau dan tidak bermata merah. Kenapa ada ungkapan sampai ada mata hijau? Disini kepercayaan dijaga apalagi uang begitu banyak dikelola. Dengan begitu, kita terbebas dari perbuatan-perbuatan tidak baik atau perbuatan melawan hukum,” tutupnya.

Baca Juga :   Kadis Parbud Malaka: Masyarakat Sekitar Pantai Motadikin Diminta Kandangkan Ternak

Kepala KPPN Atambua, Suharto dalam sambutannya mengatakan, rapat evaluasi dan persiapan yang digelar sangat penting, dimana semua stake holders melakukan diskusi untuk mengevaluasi penyaluran dana desa 2019 dan mempersiapkan penyaluran dana desa 2020.

Dikemukakan, KPPN Atambua sejak 2017 diberikan tugas untuk menyalurkan dan dana desa. Pada tahun 2017 lalu, penyaluran dana desa hanya melalui KPPN di Jakarta. Jadi seluruh Pemda ketika mengajukan permintaan penyaluran, semuanya terpusat ke Jakarta.

Berdasarkan arahan pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan juga layanan, maka kemudian diterbitkan lah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 yang dengan peraturan tersebut tugas penyaluran dana desa dan Dana Desa ini kemudian diberikan kepada KPPN yang ada di daerah.

“Jadi ada 181 KPPN yang ada di daerah yang menjadi Mitra dari Pemda untuk menyalurkan dana desa. Ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan. Semakin dekatnya pelayanam diharapkan juga koordinasi dan konsultasi yang dilakukan Pemda menjadi efektif dan efisien karena tidak memerlukan lagi biaya perjalanan dinas ke Jakarta dan sebagainya,” terang dia.

KPPN Atambua sejak 2017 hingga 2019 kemarin sudah melaksanakan tugas penyaluran ini secara umum dengan baik dan lancar. Tahun 2019 lalu, Dana Desa sebesar Rp 84 miliar untuk Kabupaten Belu ini sudah disalurkan semua dalam 3 tahap ke rekening kas umum daerah. “Ini tugas kami KPPN adalah menyalurkan dana desa ini dari rekening kas umum negara ke rekening Pemda, dan kemudian Dana Desa ini dari rekening kas Umum Daerah disalurkan kepada rekening kas desa ini. Semua sudah berjalan dengan baik namun ada catatan-catatan atau kendala yang yang hari ini ingin kita diskusikan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama, baik Dinas Kuangan, Dinas PMD juga dari unsur desa mulai dari kepala desa dan aparatnya.

Baca Juga :   Wellcome Party Kontingen, Bupati Malaka: Jerih Lelah Pemerintah dan Masyarakat Malaka Terbayar

Sementara itu, Kadis PMD Belu, Januaria Nona Alo dalam laporannya mengatakan, pengelolaan dana desa dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan Kemiskinan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat desa.

Anggaran yang alokasikan oleh pemerintah pusat maupun Pemda Belu bilang dia, harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Total dana desa yang dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp 118.523.182.940 dan terdiri dari Dana Desa Rp 84.433.350.000 dan Alokasi Dana Desa Rp 32.774.000.000. BHP Rp 36.100.000 dan BHR 170.000.000.

Disebutkan, untuk tahun 2020 alokasi anggaran ke tingkat desa sebesar Rp 143.813.788.840.
Perinciannya yang Dana Desa 88.250.000.622 dan ADD Rp 53.000.000.000.

Pengalokasian Dana Desa bilang dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Selain itu, PMK 125 tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Rapat hari ini tambahnya, berkaitan dengan evaluasi Penyaluran dana desa tahun 2019 dan persiapan penyaluran dana desa tahun 2020. (ferdy talok/advertorial)

Loading...
Loading...
To Top