TIMOR

Honor Dipotong, Tiga Guru Honorer SMPN 2 Atambua Mengadu ke DPRD Belu. Kasek: Mereka Terima Gaji Rp 880 Ribu Perbulan

Para guru ketika mengadi di DPRD Belu.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Tiga orang guru yang mengabdi di SMPN 2 Atambua, mengadukan pemotongan honor oleh manejemen sekolah ke DPRD Kabupaten Belu, Senin (13/1/2020).

Pantauan media ini, ketiga guru yang mengadukan hal itu masing-masing, Felisita Soi Mali, Noviana F. Nahak dan Maria Yulita Seran. Sementara Anggota DPRD Belu yang menerima aduan itu diantaranya, Wakil Ketua Komisi III, Regina Mau Loe, Aprianus Hale, Awalde Berek, Nini Atok dan Dewi Arimbi Ballo.

Felisita Soi Mali bersama rekannya pada kesempatan itu mengemukakan, pihaknya terpaksa mengadukan pemotongan honor mereka ke DPRD, karena tidak ada penjelasan lengkap terkait pemotongan itu. “Kami sudah tanyakan kenapa ada pemotongan honor, tapi tidak ada jawaban yang jelas,” paparnya.

Dikemukakan, selama mengabdi tujuh tahun, pihaknya dibayar sesuai dengan jam mengajar. Satu jam mengajar dibayar sebesar Rp 12.000. Namun saat pembayaran dipotong 1.000 dan menjadi Rp 11.000 per jam mengajar.

Masih menurutnya, selama ini ia mengajar 20 jam per minggu, dengan demikian dirinya menerima Rp 220.000 per bulan. Hanya saja dibayar per triwulan senilai Rp 680.000.

Mendapat pengaduan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Belu, Regina Mau Loe mengatakan, pihaknya prihatin dengan kondisi ini. Pihaknya akan segera menghubungi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Belu juga Kepala SMPN 2 Atambua, untuk mendapat penjelasan.

Anggota DPRD Belu lainnya, Aprianus Hale dan Awalde Berek senada mengemukakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan ini, dengan melakukan klarifikasi, untuk mendengar dari pihak terlapor.

Baca Juga :   Komisi I DPRD Belu Pantau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Takirin di Lapangan. Kades: Kami sudah Transparan

Terpisah, Kepala SMPN 2 Atambua, Philipus Nahak yang dikonfirmasi mengemukakan, hal yang disampaikan ke DPRD soal pemotongan Rp. 1000 benar. Hal ini menurutnya, telah disampaikan dalam rapat yang dihadiri semua guru dan pegawai. Pemotongan ujarnya, karena ada penyesuaian dengan jumlah siswa yang dilaporkan ke Kemendikbud sesuai Dapodik yang ada. Pengurangan karena turun jumlah siswa. “Kalau kita tidak turunkan, bisa saja jadi temuan. Kita sesuaikan dengan dana bos yang ada,” paparnya.

Terkait penghasilan sebulan sebesar Rp 680.000 sebagaimana yang diadukan sangat tidak benar. Sebab guru dengan 20 jam mengajar maka dibayar Rp 220 ribu dikalikan empat minggu. Jadi sebulan dibayar Rp 880 ribu. Tapi honor mereka berbeda karena jam mengajar. Jika dihitung 20 jam mengajar, maka per triwulan maka honor yang diterima Rp 2.640.000. “Kwitansi pembayaran ada. Tidak benar guru honorer yang terima gaji Rp 220.000 per bulan,” tegasnya.

Philipus Nahak melanjutkan, dana BOS diperuntukan untuk tenaga guru dan pegawai sebesar 15 persen. Dari situ honor honorer dibayar. Namun karena tidak cukup, pihaknya meminta bantuan lagi dana komite melalui kesepakatan bersama. “Saat saya bertugas, honor guru hanya Rp 8000 per jam. Namun karena ada keluhan, saya naikan jadi Rp 12.000. Kini jumlah siswa menurun, sehingga kita turunkan honor mereka,” tutupnya. (ferdy talok)

Baca Juga :   Bupati Malaka Minta Dispar Libatkan Pemuda Jaga Kebersihan dan Kemanan Pantai Motadikin

Most Popular

To Top