RAGAM

Pemda Belu Alokasikan Rp 20 Miliar untuk Bantuan Rumah Swadaya

Rakor Bantuan Rumah Swadaya dipimpin Kadis PUPR Belu.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memberikan Bantuan Rumah Swadaya bagi masyarakat tidak mampu di tahun 2020.
Menghadapi rencana itu, Dinas PUPR Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi dengan para camat, lurah dan kepala desa lokasi sasaran di Kabupaten Belu, Jumat (24/1/2020) di Aula Dinas PUPR Belu.

Rapat koordinasi itu dibuka oleh Kadis PUPR Belu, Vincent K. Laka, didampingi Kabid Perumahan, Yohanes Moruk dan pejabat terkait dilingkup Dinas PUPR.

Kadis PUPR, Vincent K. Laka dalam sambutannya mengatakan, kesenjangan antara rumah terbangun atau baclog dengan rumah yang dibutuhkan sebesar 5.274 kepala keluarga. Jelas ini menjadi tantangan yang berat untuk dipenuhi kedepan. Sementara rumah tidak layak huni mencapai 18.823 unit. Tantangan lain yang dihadapi yakni pertumbuhan kebutuhan rumah layak huni terus meningkat. Kebutuhan rumah layak huni mencapai 500 hingga 1.000 unit. “Tantangan yang ada akan terus diurai, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Para camat, Sekcam, Lurah dan Kades mengikuti rakor Bantuan Rumah Swadaya.

Pada kesempatan itu, Kadis PUPR meminta para camat, lurah dan kepala desa lokasi sasaran, untuk bersama mengawasi pembangunan rumah swadaya nanti, agar berhasil demi meningkatkan derajat hidup masyarakat penerima.

Sementara itu, Kabid Perumahan, Yohanes Moruk dalam penjelasannya mengemukakan, total bantuan rumah swadaya di Kabupaten Belu tahun 2020 sebanyak 1.175 unit.
Jumlah tersebut pembiayaan bersumber dari tiga mata anggaran. Diantaranya BSPS, DAK Afirmasi dan APBD Belu tahun 2020.

Baca Juga :   Bendungan Welikis Atasi Kebutuhan Air Baku Tujuh Kecamatan di Belu

Dirincikan, untuk BSPS jumlah rumah swadaya yang bangun sebanyak 700 unit rumah dari BSPS, DAK Afirmasi sejumlah 289 unit rumah dan APBD Belu sebanyak 186 unit rumah.
Adapun nilai bantuan rumah swadaya darintiga sumber anggaran tersebut sebesar Rp 20.128.000.000. Sumber BSPS senilai Rp 12.250.000.000. Sementara sumber dari DAK sebesar Rp 5.057.500.000 dan APBD Belu Rp 2.820.500.000.

Yan Moruk sapaan karibnya menguraikan, dalam pembiayaan per unit rumah swadaya terdapat sedikit perbedaan, dimana bantuan rumah swadaya yang bersumber dari APBD Belu, senilai Rp 15.000.000. Sedangkan dari BSPS maunpun DAK afirmasi sebesar Rp 17.500.000. “Jadi nilai bantuan sesuai sumber anggaran berbeda,” sebutnya.

Masih menurutnya, bantuan rumah swadaya merupakan upaya pemerintah menstimulus para penerima, untuk membangun rumah layak huni. Dimana pembiayaan dari pemerintah sebagaimana yang ada, yakni Rp 15.000.000 hingga Rp 17.500.000. Sedangkan penerima menyiapkan material lainnya untuk dikerjakan. “Jadi ini hanya stimulus. Kepala keluarga enerima yang harus berusaha menuntaskannya,” tutupnya.

Ditanyai sebaran bantuan rumah swadaya, dia mengatakan penerima tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Belu.

Terpisah, Camat Lamaknen, Hironimus Mauluma mengemukakan pihaknya mewakili masyarakat penerima bantuan berterimakasih Pemda Belu Dinas PUPR yang telah berjuang untuk mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR, agar bantuan tersebut terealisir dan benar-banar dimanfaatkan oleh para kepala keluarga penerima. (ferdy talok/advertorial kerja sama dengan Diskominfo Belu)

Baca Juga :   19 Partai Serahkan Dokumen ke KPU TTS. Partai Republik dan PBB tidak Lengkap

Most Popular

To Top