TIMOR

Pemda Belu Siapkan Rp 2,5 Miliar untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Dua Jalur Sentral-Bandara

Vincent K. Laka

ATAMBUA, Kilastimor.com-Upaya untuk membangun jalan dua jalur di Jalan Adi Sucipto Atambua mulai dari Perempatan Sentral hingga Bandara AA. Bere Tallo mulai menemui titik terang.
Hal itu seiring keluarnya hasil appraisal yang telah dilakukan pihak ketiga, terkait ganti rugi pelebaran jalan tersebut.

Appraisal sendiri adalah taksiran nilai properti umumnya. Appraisal bertujuan untuk penaksiran, pemberian angka serta penilaian dari hasil penganalisaan terhadap sesuatu yang nyata.

Kepala Dinas PUPR Belu, Vincent K. Laka yang dihubungi media ini di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2020) mengatakan, pembangunan jalan
dua jalur di Jalan Adi Sucipto merupakan arahan Presiden Joko Widodo, saat meresmikan Bendungan Rotiklot tahun 2019.

Atas arahan itu lanjutnya, Menteri PUPR, Hadi Muljono siap untuk menangani pelebaran dan pembuatan jalan dua jalur itu.
Namun syaratnya kata En Laka sapaan karib Kadis PUPR, Pemda Belu harus melakukan pembebasan lahan dan masalah sosial lainnya. “Jadi untuk bangun jalan dua jalur, kita diminta bebaskan lahan,” tuturnya.

Karen syarat itu lanjutnya, pihaknya melalui pihak ketiga telah melakukan appraisal melalui pihak ketiga pada tahun anggaran 2019.

Akhir 2019 lalu, pihaknya telah mendapat hasil appraisal itu, dan siap untuk mengeksekusinya. Hanya saja, hasil appraisal itu, perlu melakukan kajian ulang karena sejumlah hal. Diantaranya, perlu dihitung ulang, karena ada bagunan pemerintah yang harus diganti rugi, padahal tidak diperlukan hal itu. Selain itu, ada juga perhitungan pohon-pohon yang nilainya begitu tinggi.

Baca Juga :   Ini Nama 12 Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik Bupati Belu

Jika hasil kajin ulang selesai, pihaknya akan melakukan eksekusi ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. (“Kalau perbaikan dan perhitungan ulang tuntas, kita segera bayar,” tambahnya.

Untuk anggaran ganti rugi paparnya, saat ini sudah ada dalam APBD 2020, dan tahun ini diupayakan bisa dibayar uang ganti rugi tersebut. “Semoga masyarakat menyetujuinya, demi kepentingan umum,” sergahnya.

Jika nanti masyarakat menolak, pihaknya akan menitipkan uang yang ada ke Pengadilan NegeribAtambua dan nanti diatur serta dibayar oleh pengadilan demi kepentingan umum.
Jika pembayaran ganti rugi final, akan dilaporkan kepada Menteri PUPR untuk ditindak lanjuti.
“Bisa tahun ini atau tahun depan untuk pembangunan jalan dua jalur itu,” imbuhnya..

Adapun perhitungan harga appraisal berdasarkan bukti pembelian tanah dan bukti iklan penjualan tanah. Yang berlaku dalam appraisal itu harga pasar bukan NJOP.

Total perhitungan appraisal ungkapnya sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 1,2 kilo meter tersebut. (ferdy talok/advertorial)

Loading...
Loading...
To Top