”Bahwa netralitas ASN itu tidak benar dimaknai sebagai tidak memihak karena orang yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih otomatis tidak netral. Dalam konteks ini, netralitas ASN adalah pengaturan yang overlapping dengan konstitusi. Dengan demikian aturan tersebut harus dikesampingkan. Dalam hal ini berlaku asas lex superior derogat legi inferiori,” ungkapnya.
Orang yang selalu menyalahkan ASN dalam hal ikut berpolitik adalah mereka yang berpikir sesat atau fallacy of rekevant. ASN harus berpolitik dalam konteks pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. (edy sumantri)
