TIMOR

SBS Imbau Jangan Diskreditkan ASN, karena Mereka Punya Hak Pilih

Stefanus Bria Seran

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mendiskreditkan ASN untuk urusan politik, sebab karena ASN punya hak pilih.
“Banyak yang tidak paham, dikira ASN buat kesalahan besar kalau pergi menghadiri dan mendengar orang sosialisasi dan melihat orang fit and proper test. Itu salah, karena semua warga negara punya hak untuk berpolitik, termasuk ASN. ASN punya hak pilih dan yang netral itu hanya TNI-Polri, karena mereka tidak memiliki hak pilih. Jangan ASN itu didiskreditkan terus,” bilang Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menjawab pertanyaan wartawan di kediaman Haitimuk, Malaka, Kamis (6/2/2020).

Bupati mengatakan, justru yang benar adalah ASN dilarang tidak boleh jadi anggota Partai, tidak boleh jadi jurkam yang ditunjukkan dengan surat keputusan tim dan tidak boleh naik diatas panggung untuk kampanye. Tidak boleh jadi tim sukses yang ditunjukkan dengan surat keputusan dari ketua tim sukses.

”Tetapi kalau ASN pergi dengar orang kampanye dan ikut sosialisasi tidak dilarang karena dia punya hak pilih. ASN wajib tahu siapa yang bakal dipilih nanti. Jadi dia harus tahu visi dan misi calon,” timpal mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT itu.

Dikatakan, orang yang punya hak pilih, jelas tidak netral karena memihak. Kalau ASN diminta tidak boleh diskriminatif dan profesional itu yang benar. Diskriminatif itu artinya dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membedakan karena pilihan yang berbeda.
Profesional itu artinya tidak boleh dalam menjalankan kegiatannya membedakan kualitasnya karena berbeda pilihan.

Baca Juga :   Korban yang Terseret Banjir Ditemukan Tak Bernyawa

“Banyak yang tidak paham, dikira ASN buat kesalahan besar kalau pergi menghadiri dan mendengar orang sosialisasi dan melihat orang fit and proper test. Itu salah karena semua Warga Negara punya hak untuk berpolitik,” sergahnya.

Sampai sekarang lanjutnya, belum ada calon Bupati dan Wabup Malaka yang ditetapkan KPU. Sehingga kalau ada yang menuding bahwa sudah ada yang memihak pada salah satu calon itu tidak benar. Calon mana? calon itu belum ada . Calon itu baru ada pada 11 Juli yang ditetapkan KPU Malaka. “Setelah ada calon baru kita lihat apakah ada keberpihakan atau tidak,” ungkap mantan Kadis Kesehatan Sumba Timur itu.

Dia meminta jangan serampangan menuding ASN yang ada. Semua harus memperhatikan tatanan dan etika, sekalipun memasuki masa politik lima tahunan.
“Jangan sok pintar dan sok hebat, karena kita ini negara hukum dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Jangan sebarkan berita hoax yang menjelekkan orang lain. Itu tidak boleh. Kalau ada hal-hal yang tidak beres silahkan laporkan sesuai mekanismenya. Tetapi lapor harus valid karena kalau tidak valid bisa dituntut balik,” tutupnya. (edy sumantri)

Most Popular

To Top