TIMOR

Cegah Infeksi Corona, Pemda Belu Terapkan Work from Home Bagi ASN Hingga 31 Maret

JT. Ose Luan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Disease atau COVID-19 terus ditunjukkan Pemda Belu. Terbaru, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemda Belu diputuskan untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work from Home).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Belu Nomor BKPSMD 870/278/III/2020 yang ditandatangani Wabup Belu, JT. Ose Luan tertanggal 20 Maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus dilingkup isntansi pemerintahan.

Dalam edaran yang diterima media ini menyebutkan, penyesuaian jam kerja bagi OPD antara lain, ASN menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work from home). Namun pimpinan OPD harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor, agar pelayanan pemerintahan dan masyarakat tidak terhambat.

Masih menurut edaran itu, pimpinan OPD harus membagi tugas secara akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat yang bekerja di rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai, peta sebaran COVID-19, domisi dan kondisi kesehatan ASN.

Dituliskan, pengaturan sistem kerja ASN, diharapkan tidak mengganggu pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai edaran yang ada, ASN yang bekerja di rumah, harus berada ditempat tinggalnya masing-masing, kecuali karena kondisi mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan maupun keselamatan harus melaporkan kepada atasan langsung masing-masing. “Jika ada rapat yang harus diikuti oleh ASN yang bekerja di rumah, bisa mengikuti rapat melalui telekonferens ataupub video konferens.

Baca Juga :   Banyak Buaya, Warga Kobalima Diminta Waspada

Disebutkan, pelaksanaan tugas ASN di rumah, berlaku hingga 31 Maret 2020 mendatang, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Setelah berakhirnya masa berlakunya sistem kerja di rumah, pimpinan OPD wajib melakukan evaluasi, untuk kemudian dilaporkan kepada bupati, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur NTT.

Masih menurut edaran yang ada, penyelenggaran rapat pemerintahan yang melibatkan banyak orang, untuk ditunda dan dibatalkan. Pimpinan OPD diminta untuk menunda perjalanan dinas keluar daerah NTT.

Sementara itu, dalam surat edaran tersebut, sejumlah dinas dan badan diminta untuk siaga. Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, harus melaksanakan kebijakan teknis terkait peningkatan risiko penularan dan pengendalian COVID-19 sesuai pedoman kesiapsigaan. Disamping itu, melakukan pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan dalam menghadapi corona serta melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi, jika terjadi kasus.

Untuk Kepala BPBD Belu diminta menyusun rencana kontigensi bersama dinkes, rumah sakit, TNI/Polri serta perangkat daerah terkait. Selain itu, memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui layanan hotline.

Sedangkan Direktris RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD diwajibkan menyiapkan alat pelindung sebagai kesiapsiagaan menghadapi risiko infeksi Corona Virus. Melakukan penanganan pasien corona sesuai pedoman kesiapsiagaan serta mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai kriteria dan alur pelaporan yang ada. (ferdy talok/advertorial kerja sama dengan Dinas Kominfo Belu)

Loading...
Loading...
To Top