HUKUM & KRIMINAL

Matutina: Tidak Ada Keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Malaka dalam Kasus Pengadaan Bawang Merah

Stefanus Matutina

BETUN, Kilastimor.com-Kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah yang ditangani Polda NTT, telah menyeret sembilan tersangka. Namun sejumlah pihak berupaya menggiring opini publik bawa ada keterlibatan Bupati Malaka juga Ketua DPRD Malaka.

Terkait tudingan tak berdasar itu, Pemda Malaka melalui Pengacara Pemda Malaka, Stefanus Matutina secara tegas mengatakan Bupati, Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran tidak terlibat dan tidak tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah tahun 2018 di Kabupaten Malaka.

Disebutkan, pernyataan Ketua Araksi yang menyebut, Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor dibalik kasus bawang merah itu merupakan pencemaran nama baik sekaligus penyebaran berita bohong.

“Pernyataan Ketua Araksi, Alfred Baun dan pemuatan berita oleh media yang tidak berdasarkan fakta,
merupakan tindak pidana.
Sebagai kuasa hukum Pemda, pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mengatasi masalah ini,”
ujar Kuasa Hukum Pemkab Malaka, Stefanus Matutina kepada wartawan di Betun, Kabupaten Malaka, Selasa (17/3/2020).

Dikatakan, akhir-akhir ini ada pemberitaan media menyangkut Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka yang dinilai sangat merugikan dan menyesatkan masyarakat Malaka, sehingga perlu diluruskan.

Pertama, dirinya mau menanggapi pemberitaan media online tentang keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Malaka dalam kasus bawang merah.
Sebagai Kuasa Hukum Pemda Malaka melihat, pemberitaan yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka bahkan disebutkan dalam pemberitaan itu bahwa keduanya menjadi aktor dibalik kasus bawang merah sangat tidak benar.

Baca Juga :   Wali Kota Kupang Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

“Sebagai Kuasa Hukum saya katakan bahwa Pemberitaan itu tidak benar dan sangat menyesatkan, dengan dasar argumentasi, Pertama, Kasus ini sudah dilidik Polda NTT sejak setahun lalu dan pada bulan Desember lalu baru ada SPDP dan pada tanggal 21 Januari 2020 baru Polda tetapkan 9 orang tersangka,” tegasnya.

Dikemukakan, dirinya sudah mempelajari semua dokumen pemeriksaan dan didalam pemeriksaan saksi dan tersangka tidak ada satu dokumen pemeriksaan baik saksi dan tersangka yang menyebutkan bahwa Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka terlibat dalam Kasus dugaan Korupsi Bawang Merah.

”Kalau Polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus bawang merah, itu berarti semua informasi terkait dugaan kasus korupsi itu dari awal hingga penetapan tersangka paling akurat itu berasal penyidik dari Polda NTT. Kalau ada diluar itu saya anggap berita sampah,” paparnya.

Masih menurutnya, kalau Polda sudah menangani kasus itu selama 1 tahun lebih hingga penetapan tersangka, sebagai Kuasa Hukum Pemda Malaka semua informasi , data dan kebenaran terkait pelaksanaan proyek itu dan kemana aliran dana itu semuanya paling akurat ada di Penyidik Polda NTT. Sehingga Polda NTT menetapkan 9 orang tersangka dan delapan orang diantaranya sudah ditahan.

Ditambahkan, sebagai penasehat hukum pribadi empat tersangka yang ditangani, tidak ada satu orangpun dari keempat tersangka dan para saksi menyebutkankan adanya keterlibatan Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka, apalagi menyebutkan bahwa kedua pejabat itu menjadi aktor dibalik kasus bawang merah Malaka.

Baca Juga :   Menteri Desa Bakal Kunjungi Malaka. Ini Agendanya

“Kalau ada salah satu tersangka atau saksi saja yang menyebutkan Bupati dan Ketua DPRD terlibat sudah dipastikan kedua pejabat itu dipanggil Polda NTT. Tetapi fakta yang ada tidak ada satu saksi atau tersangka yang menyebutkan dalam pemeriksaan bahwa Bupati dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor,” timpalnya.

Atas dasar fakta tersebut, sebagai kuasa hukum pemerintah menyatakan, pernyataan Ketua Araksi bahwa Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor dibalik kasus bawang merah itu, merupakan pencemaran nama baik sekaligus penyebaran berita bohong.

”Ini merupakan tindak pidana sehingga sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah-langkah hukum terkait hal itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang saya omong ini berdasarkan data yang saya dapat saat penanganan kasus hukum klien saya, dimana tidak satupun dari mereka menyebutkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka terlibat didalam kasus bawang merah apalagi sebagai aktor intelektual,” imbuhnya.

Semua pernyataan araksi dan pemberitaan media yang tidak berimbang merupakan pencemaran nama baik yang luar biasa, dan penyebaran berita hoax sehingga bagi siapa saja yang memberi pernyataan yang tidak mendasar akan dilaporkan ke aparat penegak hukum termasuk media dan wartawan yang melakukan penulisan berita tanpa konfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan Ketua Araksi, Alfred Baun yang berhasil dikonfirmasi mengatakan pihaknya memghargai pernyataan beliau atau pengacara. Namun disisi lain, juga perlu menghargai opini publik.

Baca Juga :   Penanam Jagung di Malaka Lampaui Target

Apa yang disampaikan pihaknya merupakan hasil investigasi, walau dalam fakta pemeriksaan tidak ada. “Jelas pendapat publik tidak bisa dibatasi. Silahkan dibuktikan saja,” paparnya. (edy sumantri)

Most Popular

To Top