BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) menanggapi kasus hukum pengadaan bawang merah yang digiring ke politik.
Bupati dengan sapaan SBS itu menegaskan agar masalah penegakan hukum jangan dijadikan komodoti politik, dan jangan dikaitkan dengan urusan politik karena secara substansi berbeda.
“Urusan hukum itu berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang melibatkan para profesional yang bertugas sebagai APH. Sementara urusan politik yang sementara digelar menyangkut kegiatan pilkada untuk memilih kepala daerah,” SBS menjawab pertanyaan kilastimor.com disela pelaksanaan Rekoleksi Kategorial bagi ASN oleh Uskup Atambua di panggung Tahbisan Dekenat Malaka, Wehali Betun kecamatan Malaka Tengah Senin (9/3/2020).
Lebih lanjut SBS menjelaskan, sebagai warga negara harus taat aturan. Korupsi itu dibuat karena dua hal yakni melanggar aturan dan ada niat.
