TIMOR

Terkait COVID-19, Kades di Belu Diminta Anggarkan Dana Desa untuk Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Bupati dan Forkopimda Belu beri keterangan pers.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Bupati dan Forkopimda Belu meminta pemerintah desa untuk terus memantau pergerakan penduduk, terutama yang datang dari luar NTT. Selain itu, pemerintah desa diminta untuk memgalokasikan anggaran untuk pemberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat.
Permintaan ini disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay didampingi Dandimn1605/Belu, Letkol Inf. Ary Nugroho, Kapolres Belu, AKBP Cliffry Lapian, Kajari Belu, Alfons Loe Mau, saat memberi keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Atambua.

Dikatakan, sesuai intruksi Menteri Desa, setiap desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, juga ketahanan pangan guna menghadapi COVID-19. “Jadi anggaran pemberdayaan dan ketahanan pangan harus ditingkatkan,” paparnya.

Disamping itu, Kepala Desa wajib melaporkan jika ada warga desanya yang baru kembali dari luar NTT. Hal ini perlu agar bisa dideteksi lebih dini, termasuk pemeriksaan terkait COVID-19. “Laporkan jika ada warga desa yang baru kembali dari luar NTT, termasuk luar negeri,” ungkapnya.

Dandim 1605/Belu, Letkol Ary Nugroho menyampaikan hal senada. Informasi kepulangan keluarga dari luar NTT, harus dilaporkan kepada gugus tugas.

Kodim Belu akan melakukan pendataan dan pemantauan bagi warga Belu yang baru masuk dari luar NTT. Pemantauan penting dilakukan, agar bisa mendeteksi apakah negatif corona atau sebaliknya.

Terkait banyak jalan tikus di perbatasan RI-RDTL seperti Turiskain, Memu dan sejumlah titik lain, Dandim mengatakan, TNI telah diperintah untuk galakkan patroli dan pos bayangan.

Baca Juga :   Jembatan Mena Nyaris Putus, Perusahaan Ekspedisi di Belu Minta KemenPUPR Segera Tangani

Dia berharap peran kepala desa, camat membuat aturan, agar tidak ada warga Timor Leste atau sebaliknya masuk secara illegal.

Pages: 1 2

Most Popular

To Top