TIMOR

Anggaran Perjalanan Dinas Pemda Belu akan Direalokasi untuk Penanganan Dampak COVID-19. “Relokasi Perjalanan Dinas DPRD akan Dikoordinasikan”

Jumpa pers Gugus Tugas COVID-19.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu sudah menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
Untuk kepentingan itu, Pemda Belu tengah merealokasi dan refocusing anggaran dengan nilai Rp 15,196 miliar.

Hanya saja, realokasi dan refocusing anggaran yang diambil dari pos infrastruktur tersebut, mendapat sorotan dari masyarakat, yang meminta realokasi anggaran diambil dari pos anggaran perjalanan dinas baik Pemda maupun DPRD Belu.

Atas tanggapan itu, Plh Sekda Belu yang juga Ketua Pelaksana, Marsel Mau Meta dalam jumpa pers Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19, Senin (6/4/2020) di Media Center Dinkes Belu mengatakan, pihaknya untuk penganggaran tahap pertama fokus pada pencegahan dan penanganan. Pihaknya mengambil anggaran dari pos infrastruktur. “Kita realokasi anggaran dari anggaran infrastruktur yang belum mendesak,” papar Marsel Mau Meta yang saat itu didampingi Kadis Kominfo Belu, Johanes Andes Prihatin, Kadis Kesehatan, dr. Joice Manek dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Melly Loe Mau.

Sedangkan untuk pos anggaran perjalan dinas khusus Pemda lanjutnya, akan direlokasi guna menangani dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS). “Semua biaya perjalanan dinas di pemda akan direalokasi dan refocusing bagi penanganan dampak ekonomi dan JPS,” urai dia.

Untuk pos anggaran penanganan dampak ekonomi dan JPS ungkap dia, pihaknya telah meminta SPJ dari setiap OPD untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang telah dipakai dan belum dipakai. “Dana perjalanan dinas yang belum pakai, akan direalokasi untuk dua kebutuhan tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga :   20-an Desa di Malaka Cairkan Dana Desa dan ADD

Untuk anggaran perjalanan dinas DPRD akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan DPRD. “Untuk perjalanan dinas DPRD akan dibahas dan dikoordinasikan,” sambung Kadis PKAD Belu itu.

Untuk diketahui rincian anggaran tahap pertama senilai Rp 15, 196 miliar yakni pembebasan lahan Welikis Rp 10 miliar, pembangunan bandara Rp 1,48 miliar, videotron Rp 281 juta, pergeseran anggaran di Rp 2,6 miliar, Pergeseran non DAK kesehatan Rp 482 juta dan DAK kesehatan Rp 241 juta dak dan dana HUT Pol PP Rp 110 juta.
Semua anggaran itu, sudah disampaikan kepada DPRD Belu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Belu, dr. Joice Manek dalam penjelasannya mengatakan ODP yang selesai dipantau sebanyak 4 orang. Dan terkait dengan warga yang melakukan karantina mandiri, terus dipantau dengan metode turun langsung maupun by phone.

Untuk orang yang karantina mandiri, diharapkan berdiam diri di rumah. Jika keluar, diperbolehkan, namun harus harus menggunakan masker dan tidak berkumpul dalam kerumunan banyak orang.

Pada kesempatan itu, dia meminta warga Kabupaten Belu untuk tetap menaati protokol kesehatan COVID-19, dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker serta tetap berada di rumah.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang juga juru bicara gugus tugas, Melly Loe Mau pada kesempatan itu membacakan SK Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 dengan komposisi pengurus antara lain, Ketua Umum Bupati Belu, Wakil Ketua Umum, Wakil Bupati, Kapolres dan Dandim 1605/Belu. Kemudian Kajari Belu, Ketua Pengadilan Atambua, Uskup Atambua para tokoh agama, masuk dalam tim khusus yang bertugas memberi masukan kepada gugus tugas dalam menjalankan setiap kebijakan. (ferdy talok/advertorial kerja sama dengan dinas kominfo belu)

Baca Juga :   SBS: DPRD Malaka Harus Tahu Tupoksi

Most Popular

To Top