POLITIK

Ditengah Pandemi COVID-19, 29 Anggota DPRD Belu Nekat Reses

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia membuat aktivitas masyarakat nyaris terhenti, seiring dikeluarkannya protokol kesehatan oleh pemerintah, terkhusus phsycal distancing atau social ditancing.

Namun hal berbeda ditunjukan oleh 29 anggota DPRD Belu yang nekat menjalankan reses ditengah social distancing dan keterpurukan ekonomi yang dialami masyarakat. Tanpa mempedulikan anjuran pemerintah, 29 anggota DPRD tetap nekat jalankan reses.

Sesuai informasi yang dihimpun media ini, reses kali ini hanya dilakukan oleh 29 anggota DPRD dari 30 anggota DPRD Belu yang ada.
Pasalnya satu anggota DPRD, Frans Xaver Saka enggan menggunakan uang resesnya, akibat pandemi corona.

Dalam reses ini, setiap anggota DPRD mendapat dana reses sebesar Rp 25 juta, ditambah uang perjalanan dinas dalam daerah. Totalnya dana reses mencapai Rp 725.000.000. Tentunya akan lebih besar lagi jika ditambah uang perjalanan dinas dalam daerah.

Guna memastikan adanya reses tersebut, media ini mengkonfirmasi Sekretaris DPRD (Sekwan) Belu, Servasius Boko Helamau, Jumat (24/4/2020).
Kepada kilastimor.com, Servas Boko sapaan karibnya enggan berkomentar dan meminta media ini konfirmasi ke pimpinan DPRD Belu. “Soal reses, silahkan konfirmasi langsung ke pimpinan DPRD,” bilangnya.

Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang dikonfirmasi Jumat (24/4/2020) membenarkan reses yang dilakukan anggota DPRD. “Benar, reses sudah dijalankan beberapa pekan lalu, tetapnya sebelum Paskah,” ungkapnya yang saat itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.

Baca Juga :   Komisioner KPU Malaka Ikut Orientasi Selama Tiga Hari

Dikemukakan, jika ada anggota DPRD Belu yang tidak mau menerima dana reses, itu merupakan hak anggota tersebut. “Tapi saya kira semua terima dana reses,” bilangnya.

Reses bilangnya, melekat dengan jabatan DPRD Belu. Mau physical distancing ataupun social distancing, pihaknya wajib menjalankan reses.
Di DPRD Belu ada dua kewajiban, pertama kewajiban sidang dan reses. Untuk sidang, DPRD sedang menyiapka sidang LKPj Bupati Belu. Sedangkan reses yang telah dijalankan beberapa pekan lalu.

Dia malah mengatakan DPRD yang tolak dana reses akibat corona itu tidak paham tupoksi DPRD Belu. Dan diragukan pokok pikiran (Pokir) dan cacatan strategis melalui komisi.

Reses terang dia, bukan bukan tutup pertemuan. Itu keliru. Terminologi Reses yakni libur sambil menyerap aspirasi. “Coba cek, apakah anggota DPR RI dan DPRD Provinsi datang lakukan reses? Mereka hanya jalan-jalan keliling untuk mendapat aspirasi,” timpalnya.

Dicecar apakah hal yang sama dilakukan DPRD Belu sambil menghabiskan uang Rp 25 juta per orang, Cypri Temu mengatakan tidak juga. Jalan-jalan yang membawa manfaat.

Menyoal apakah reses tidak mengumpulkan masyarakat, dan ada hak transportasi untuk masyarakat yang hadir, dia membantahnya. Silahkan cek tidak ada pos itu untuk masyarakat.

Ditanyai lagi seperti apa pertanggungghawaban dana reses, dia mengatakan pihaknya hanya perlu menyampaikan pokok pikiran dan catatan strategis.

Baca Juga :   Bupati/Wakil Bupati adalah Pelayan Rakyat

Terpisah, anggota DPRD Belu, Frans Xaver Saka yang konfirmasi membenarkan dirinya tidak menerima dana reses. Pasalnya, dimasa pandemi COVID-19, pihaknya tidak bisa melakukan pertemuan dengan banyak orang. “Saya tidak terima, karena sekarang dalam situasi sulit,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari sejumlah mantan anggota DPRD Belu, reses merupakan kegiatan DPRD untuk menyerap aspirasi sebelum bersidang.
Dalam reses, pihaknya perlu mengumpulkan masyarakat, untuk mendapat aspirasi.
Dana reses yang diterima telah ada pos-posnya. Diantaranya, uang transportasi untuk masyarakat yang hadir, makan dan minum serta sewa tenda, kursi dan sound sistem.
Untuk pertanggungjawaban reses, pihaknya menyampaikan laporan, dilampirkan dengan absensi kehadiran masyarakat. (ferdy talok)

Most Popular

To Top